KPU: Tidak Ada Pemutakhiran DPTLN

Kuala Lumpur - Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di luar negeri memicu persoalan baru. Penyebabnya, masih banyak calon pemilih yang memiliki hak memilih tapi tidak terdaftar.

Desakan agar dibuka kembali pendaftaran DPTLN pun bermunculan. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak ada pemutakhiran data di luar negeri setelah ditetapkannya DPTLN.

"Tidak ada itu. Tidak betul. Tidak ada pemutakhiran data lagi. DPT sudah
final,"tegas anggota KPU Abdul Aziz saat dihubungi detikcom, Kamis (19/2/2009).

Menurut Aziz, DPT di luar negeri untuk pemilihan legislatif sudah selesai dan ditetapkan pada 20 November 2008 lalu. Namun menurut dia, KPU tetap menerima masukan dari masyarakat mengenai nama-nama calon pemilih yang tidak terdaftar.

"Tapi sifatnya hanya usulan dan ditampung. Karena tidak ada payung hukumnya untuk membenarkan memasukkan ke dalam DPT," kata Aziz.

Aziz menambahkan, permasalahan DPT seperti itu juga terjadi di Bangkok dan beberapa tempat yang banyak terdapat WNI.

Anggota PPLN Teguh Hendro Cahyono mengatakan, penerimaan data calon pemilih yang dilakukan PPLN dan KBRI Kuala Lumpur bukan untuk menambahkan atau merubah jumlah DPT.

"Ini hanya updating data saja. Disesuaikan dengan yang di DPT, apakah betul tidak terdaftar atau sudah. Kalau memang tidak terdaftar, ya sifatnya hanya kita terima dan ditampung. Kami tidak menjamin data itu masuk ke DPT," jelas Teguh.

Meski demikian, Teguh mengungkapkan, data-data yang diterima setelah penetapan DPT tetap akan menjadi data KBRI untuk antisipasi jika ada keputusan KPU yang membolehkan dimasukkan ke dalam DPT.

"Kalaupun tidak, kan data-data itu bisa kita gunakan untuk penyempurnaan DPT pada pilpres," imbuhnya yang juga Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur tesebut.

Teguh juga membantah, penerimaan data baru calon pemilih untuk kepentingan parpol tertentu. Sebab menurutnya, PPLN sudah bekerja sesuai dengan kewenangannya.

Dia bahkan mengatakan, tidak ada satu parpol pun yang menyerahkan data tambahan setelah diterimanya sms mengenai pembukaan data baru DPT dari Pokja Deplu.

"Kami bekerja bukan untuk kepentingan parpol tertentu. Saya tidak melakukan di luar kewenangan saya. Ada atau tidak sms itu, kami etap melakukan udpating data yang masuk," tegasnya.

Bahkan Teguh menjamin jumlah calon pemilih di wilayah Kuala Lumpur berdasarkan DPTLN tetap.

Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menerima sms dari pokja Deplu untuk pemilu Hamdani mengenai pembukaan penambahan DPT yang dilakukan hanya selama satu hari dan ditutup pada Kamis sore. Namun hal tersebut malah memicu kecurigaan masuknya kepentingan parpol tertentu untuk merubah DPTLN.
(rmd/did)