Mega Larang Kadernya Jadi Caleg Pemilu 2014

Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang terpilih sebagai anggota DPR 2009-2014 untuk mencalonkan diri lagi dalam Pemilu 2014. Larangan ini diberlakukan bila target perubahan menurunkan harga sembako dan BBM gagal dicapai.

"Hari ini secara resmi PDIP mendeklarasikan 'Kontrak Politik untuk Perubahan'. Jika target perubahan gagal dicapai, sesuai kontrak politik, anggota PDIP yang terpilih sebagai anggota DPR 2009-2014 dilarang mencalonkan diri kembali pada pemilu legislatif DPR 2014," kata Sekjen DPP
PDIP Pramono Anung yang membacakan siaran pers Megawati Soekarnoputri di Megawati Institute, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2009).

Menurut Pramono, Pemilu 2009 akan memiliki arti jika adanya perubahan kualitas hidup mayoritas rakyat Indonesia. Saat ini masalah kemiskinan masih menjadi persoalan utama, baik mahalnya harga BBM dan sembako serta ancaman PHK massal.

"Perlu ikhtiar dan terobosan politik untuk mencari solusinya. PDIP ingin mengambil tanggung jawab, ikut menjadi solusi bagi masalah besar di atas," jelas Pram yang didampingi Megawati Soekarnoputri ini.

Oleh karena itu, lanjut Pramono, PDIP membuat terobosan baru yang sehat bagi tradisi Indonesia dangan membuat Kontrak Politik untuk Perubahan.

"Kami menawarkan perubahan, namun tidak sekadar jargon dan slogan, kami membuat kontrak politik, ini dicatat sebagai kontrak politik pertama secara nasional yang dibuat partai untuk menunjukan kesungguhan perjuangannya," tegasnya.

Menurut Pramono, Megawati Soekarnoputri meminta semua caleg DPR 2009-2014 dari Aceh hingga Papua untuk mentaati kontrak politik itu. "Jika PDIP gagal memperjuangkan tiga isu utama itu, maka yang terpilih di DPR diminta tidak mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2014," tandasnya.

Pramono juga menambahkan, dalam waktu dekat, beberapa perwakilan caleg DPR PDIP 2009-2014 akan diminta tanda tangan kontrak politik itu dihadapan Megawati Soekarnoputri. "Kontrak politik ini semoga menjadi monumen yang sehat bagi pertumbuhan demokrasi," pungkasnya. (zal/rdf)