"Sebagai ketua umum, boleh-boleh saja berkomunikasi dengan kader di daerah. Itu sifatnya silaturahmi biasa. Namun jika bicara konten atau substansi sebaiknya dilakukan dirapat konsultasi karena resmi," kata Akbar pada wartawan usai menghadiri acara peringatan HUT PPRN ke-3 di Hotel Cempaka, Jakarta, Kamis (19/2/2009).
Menurut Mantan Ketua DPR ini, pembicaraan resmi partai dalam rapat konsultasi nasional memiliki bobot yang mengikat daripada sekedar silaturahmi. Karena itu, pimpinan parpol harus membiasakan jalur yang formal dalam mengambil kebijakan partai.Β Β
"Hal itu diperlukan untuk membahas kesiapan Partai Golkar menghadapi pemilu 2009. Karena saya tak terkait struktur partai, saya tak diundang sehingga tidak tahu bagaimana prosesnya," kata Akbar.
Saat ditanya mengenai penjaringan capres yang hanya membatasi kader Golkar, Akbar menilai memang harus demikian. Namun, semua keputusannya harus melalui mekanisme yang disepakati setelah mengetahui perolehan suara Golkar dalam pemilu legislatif.
"Ini kan penjaringan dari internal Golkar, ya harus kader terbaik Golkar. Namun tidak tertutup peluang bagi capres lain, tergantung perolehan suara nanti. Tidak tertutup kemungkinan jika Golkar tidak cukup suara, Golkar mengambil nomor 2," pungkas Akbar. (yid/ndr)











































