MK Ingatkan KPU Soal Zipper System

Jakarta - Keinginan KPU untuk menerbitkan zipper system terus mendapatkan kecaman. KPU dianggap keluar dari kewenangannya dengan mengeluarkan aturan yang kontroversial tersebut.

"Di dalam UU yang isinya dibatalkan MK itu sama sekali tidak ada materi tentang keharusan wanita masuk menjadi anggota DPR," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, dalam jumpa pers di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2009).

Yang ada dalam UU 10/2008 tersebut, menurut Mahfud, hanya ketentuan bahwa dalam setiap 3 caleg harus ada 1 caleg perempuan.

"Jika kemudian KPU mau menentukan bahwa dalam setiap 3 caleg terpilih harus ada 1 perempuan, maka itu sudah di luar putusan MK dan sejak semula memang tidak ada di dalam UU," kata Mahfud.

Oleh sebab itu, kata Mahfud, jika memang benar-benar KPU akan menetapkan zipper system, maka harus ada Perppu atau revisi UU.

"Sebab hal itu akan membuat pengaturan baru yang sebelumnya tidak ada di dalam UU," kata mantan politisi PKB ini.

KPU, imbuh Mahfud, tidak boleh mengatur soal itu, karena peraturan KPU hanya melaksanakan UU termasuk pembatalan atas UU oleh MK.

"Pokoknya kalau ada materi baru yang seharusnya menjadi muatan UU, tak boleh diatur oleh KPU," ujarnya. (anw/aan)