.webp)
"Reaksi penolakan terus berlanjut. Minggu lalu ada 19 kelompok demonstrasi yang menginginkan pemerintah merespon secara sungguh-sungguh untuk meninjau jadwal pemilu 9 April," ujar Kepala Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT Flory Mekeng dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2009).
Flory menemui KPU dengan didampingi oleh Ketua MUI NTT H Abdul Kadir Makarim, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama NTT RD Agustinus Parera, Ketua Parisadha Hindu Dharma I Gusti Made Putra Kusuma, dan Ketua Persekutuan Gereja Pentakosta NTT Pdt Victor FB Sumlang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika pemilu tetap digelar 9 April, mereka khawatir tingkat partisipasi masyarakat sangat kecil. Selain itu masyarakat NTT akan merasa disakiti hatinya karena bagi mereka perayaan ini amat penting artinya, bahkan lebih penting ketimbang Natal.
"Tradisi kristiani di NTT sangat kuat. Di tempat lain Pekan Suci juga ada, tapi waktunya pendek. Kalau kami seminggu penuh," ujar Agustinus.
Karena itu, mereka meminta agar KPU mengubah jadwal pemilu di NTT. Tawarannya adalah dimajukan pada tanggal 6 April atau dimundurkan pada 15 April.
Menanggapi permintaan itu, KPU akan membahasnya terlebih dahulu bersama pemerintah dan DPR. Mereka akan mencari solusi yang bersifat lokal.
"Nanti malam kita akan rapat dengan DPR, Bawaslu, dan Pemerintah. Persoalan itu akan kita bahas. Kita akan mencari solusinya secara lokalitas, dan berbagai varian solusi sangat dimungkinkan," ujar anggota KPU I Gusti Putu Artha.
Di antara varian itu, lanjut Putu, adalah perubahan jadwal pemilu khusus NTT. Varian lain adalah penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga pemungutan suara bisa diselesaikan lebih cepat.
Sebelumnya, pada tanggal 21 Januari kemarin perwakilan NTT telah mendatangi KPU guna menyampaikan aspirasi serupa. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dari KPU mengenai hal tersebut.
(sho/rdf)
