"Saya khawatir hasil survei hanya dipakai untuk memunculkan justifikasi JK sebagai ketua umum untuk maju sebagai capres," kata pengamat politik LIPI Syamsudin Haris saat dihubungi detikcom, Selasa (17/2/2009).
Belum lagi, lanjut Syamsudin, mencari lembaga survei yang independen bukanlah perkara mudah. "Waktu tinggal sebulan juga jadi masalah tersendiri," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya ada calon lain di luar ketua umum yang terpilih, JK harus rela mengalah," imbuhnya.
Rapimnas Partai Golkar Oktober 2008 lalu merekomendasikan DPP untuk menjaring nama-nama capres dari daerah. Nama-nama tersebut kemudian disurvei sebelum dan setelah Pemilu Legislatif untuk melihat tingkat elektabilitas tiap tokoh. Hasil survei lalu menjadi bahan pertimbangan partai untuk menetapkan capres dalam Rapimnas Khusus. (lrn/ape)











































