"Kita memang selama ini sebagai konsultan komunikasi politik PDIP," ujar Direktur Citra Publik Indonesia Hendrasmo saat dihubungi detikcom, Senin (16/2/2009).
Ditanya apakah PDIP yang langsung membiayai iklan ber-tagline "Katakan Tidak Pada Pemimpin Yang Tidak Penuhi Janji" itu, Hendrasmo menjawab diplomatis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hendarso menegaskan, ada beberapa data manipulatif yang digunakan SBY dalam iklan-iklannya di media massa. Antara lain mengenai data penurunan harga bahan pokok yang diklaim sebagai prestasi pemerintah.
"Itu tidak benar, dan kami membandingkannya dengan data dari BPS. Ini penting agar masyarakat tidak asal menerima janji-janji kosong," tegasnya.
Kenapa tidak mencantumkan nama dalam iklan? "TV-nya juga tidak mensyaratkan. Lagian di aturan kampanye dan undang-undang pemilu juga tidak ada (diatur)," tukasnya.
Seperti diberitakan, atas iklan tersebut, Jaringan Nusantara (organisasi pendukung SBY) akan mengadukan Citra Publik Indonesia kepada KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers. Hal itu dilakukan agar lembaga yang belakangan diketahui sebagai penanggung jawab iklan tersebut ditindak sesuai dengan perundangan yang berlaku.
(lrn/gah)











































