.webp)
Tapi rapat yang digelar 17-18 Februari ini diprediksi bakal memanas. Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I, berencana untuk mengajukan protes dan kritik terhadap pengurus pusat. Mereka siap membuat ledakan.
"Rapat ini hanya rapat biasa. Tapi akan lebih seru dari Rapimnas IV yang digelar Oktober lalu. Daerah-daerah akan lebih berani memprotes DPP," prediksi Ketua Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPP Partai Golkar, Zainal Bintang ketika berbincang dengan detikcom .
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DPD akan lebih lantang menyuarakan protes lantaran telah disahkannya Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg Partai Golkar. Dengan kata lain, kader partai yang vokal tidak takut lagi digeser posisinya sebagai Caleg jika ia bersuara 'keras'. Bandingkan saat Rapimnas IV lalu, sejumlah kader beringin nampak memendam bara dalam sekam. Mereka mau protes namun takut posisinya sebagai caleg disingkirkan.
Agenda paling krusial di rapat konsultasi ini adalah agenda yang membahas evaluasi pelaksanaan hasil Rapimnas IV. Dalam Rapim itu, telah disepakati dilaksanakannya penjaringan berjenjang dari DPD II hingga ke DPP. Berdasarkan jadwalnya, penjaringan dilakukan sejak bulan November 2008. Penjaringan dilakukan di tingkat DPD II. Usai penjaringan di tingkat kabupaten ini, DPD II lalu menyerahkan hasilnya ke masing-masing DPD I atau tingkat provinsi.
Pada bulan Desember 2008, DPD I harusnya telah menjaring 7 nama calon, dan pada Januari 2009 nama-nama ini telah disetor oleh daerah ke pusat. Pusat lalu mengadakan survei pertama pada Februari 2009. Survei meliputi tingkat keterpilihan tokoh-tokoh yang telah dijaring.
Usai survei pertama, lalu akan digelar survei kedua usai Pemilu Legislatif. Dalam survei kedua, Partai Golkar telah mengerucutkan dengan memasang-masangkan tokoh, dan melihat sejauhmana tingkat keterpilihan jika dipasangkan. Hasil dari survei kedua inilah yang akan dibawa ke Rapat Pimpinan Khusus (Rapimnaksus) Partai Golkar, yang mengagendakan penetapan capres-cawapres.
Namun, semua ini hanya teori di Rapim saja. Pada prakteknya, jadwal penjaringan yang sudah ditentukan tidaklah dilaksanakan. Hal inilah yang membuat daerah dan sejumlah kader gerah. Pengurus teras DPP berdalih tidak dilaksanakannya penjaringan agar partai fokus pada pemenangan Pemilu Legislatif. Bahkan sempat beredar kabar jika ada surat edaran ke daerah untuk menghentikan penjaringan.
"Penjaringan dihambat karena dianggap oleh lingkaran dalam Jusuf Kalla (pengurus teras) bisa menghalangi kembali berduetnya SBY-JK," ungkap Zainal.
Seminggu menjelang Rapat Konsultasi, desakan agar penjaringan dilakukan semakin menguat. Hingga akhirnya, dalam sebuah rapat harian yang tidak dihadiri oleh Jusuf Kalla, lantaran sedang melakukan lawatan ke luar negeri, memutuskan agar hasil Rapim segera dilaksanakan. Usulan itu dilontarkan oleh Samsul Muarif, yang dikenal sebagai pengurus yang pro terhadap pencalonan Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebagai capres Partai Golkar.
Sebagai tindak lanjut dari rapat itu, surat yang meminta permintaan masukan nama capres ke daerah pun dilayangkan, sekaligus pemberitahuan jika hasil Rapim hendak diwujudkan. Ketika sebagian surat ingin dikirim, melalui telepon seluler, JK meminta agar pengiriman surat dibatalkan dulu. Mantan Menkokesra ini berharap agar ia bisa membubuhkan tanda tangannya di surat itu sebelum dikirim ke daerah.
"Padahal tidak alasan JK untuk menunda-nunda surat ini. Ini adalah amanah Rapim," terang Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar (PG), Ahmadi Noor Supit.
Secara politis nampak terbaca, jika JK ingin mencitrakan Golkar harmonis. Surat hendak ditandatangani agar terkesan ia turut menyetujui surat itu. Padahal, surat itu jelas-jelas bisa menjadi salah satu batu sandungan terwujudnya skenario menduetkan kembali dirinya dengan SBY. Disebut-sebut jika desakan agar hasil Rapim dilaksanakan ini adalah orang-orang yang pro Sultan. Daya desaknya besar karena didukung secara legal oleh keputusan Rapim.
"Ini untuk menghindari politisasi saja. Meskipun surat ini belum dikirim, tapi DPD telah melakukan rapat penjaringan," tampik Wasekjen DPP PG yang lain, Rully Chairul Azwar.
Meski tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Rapim, penjaringan capres Golkar pun dilaksanakan. Rapat konsultasi kemungkinan akan menjadi moment sejumlah daerah untuk menyebutkan calonnya masing-masing di depan forum. Akan muncul sejumlah nama capres, selain JK. Jika nama-nama capres lain ini terus didengungkan, bukan tidak mungkin duet SBY-JK akan goyah. "Duet SBY-JK bisa goyah. Di rapat konsultasi nanti, daerah akan menyuarakan agar Partai Golkar punya capres sendiri," tegas Sekretaris DPD I DIY, John Keban.
(gun/iy)
