Politisasi Agama Diperkirakan Masih Digunakan Dalam Pemilu 2009

Yogyakarta - Politisasi agama masih digunakan para politisi untuk meraih suara dalam ajang pemilihan kepala daerah. Diduga kuat, hal yang sama juga akan terjadi pada pemilu 2009 nanti.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Center for religious & Cross-Cultiral Studies (CRCS), Dr Zainal Abidin Bagir, di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (13/2/2009).

"Saat ini kita masih perlu hati-hati, politisasi agama dalam pilkada masih terjadi. Dalam pemilu 2009 nanti, kami kira hal itu juga masih ada," kata Zainal.

Zainal juga mengatakan, hubungan keagamaan di Indonesia sepanjang tahun 2008 masih banyak diwarnai praktek kekerasan. Hal itu terjadi karena adanya politisasi agama. Semua ini menunjukkan negara gagal memberikan jaminan kebebasan beragama terhadap warganya.

Menurut Zainal dari penelitian yang dilakukan CRCS atau Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya UGM, selama tahun 2008 terdapat 20 kasus tindak kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. Sedang konflik keagamaan lainnya seputar keberadaan rumah ibadah sebanyak 12 kasus, terutama menyangkut izin pendirian rumah ibadah.

"Yang tercatat pada kami sekitar 20-an kasus dari Ahmadiyah. Mungkin bisa lebih besar lagi. Ini merupakan kasus kekerasan terbesar selama 2008," kata Zainal didampingi staf peneliti Suhadi saat menyampaikan Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia tahun 2008.

Zainal menegaskan, data tersebut dapat menjadi indikator ada atau tidaknya politisasi agama. Hal itu juga bisa menjadi salah satu poin indikator fairness sistem monitoring pemilu 2009.

"Saat ini waktu yang tepat untuk menguji dan mendesak pada caleg, wakil daerah, capres dan cawapres, apakah mereka siap untuk memperjuangkan kebebasan beragama dan anti kekerasan," pungkas Zainal. (bgs/djo)