JK Masih di Luar Negeri Tak Terkait Surat Penjaringan Capres

Jakarta - Wakil Presiden yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) memperpanjang kunjungannya ke luar negeri. Namun, berlama-lamanya JK di luar negeri tidak terkait dengan penandatanganan surat penjaringan capres yang akan diedarkan ke DPD-DPD Partai Golkar. Dia membantah JK sengaja mengulur-ulur menandatangani surat itu.

"Tidak ada kaitannya itu. Surat itu tidak harus ditandatangani ketua umum, karena sifatnya pemberitahuan. Lagi pula, DPD-DPD sudah tahu mengenai inventarisasi nama-nama capres itu, meski surat tidak dikirimkan," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chaerul Azwar kepada detikcom, Jumat (13/1/2009).

Menurut Rully, DPD-DPD sudah diingatkan secara lisan mengenai inventarisasi nama capres. Namun, sebenarnya tanpa diberitahu, DPD-DPD sudah memahaminya, karena hal ini merupakan amanat Rapimnas yang lalu. Bahkan, sebagian DPD sudah mengirimkan sejumlah nama capres yang telah disurvei.

Rully juga menjelaskan bahwa tidak ada kaitan inventarisasi capres dengan Rapat Konsultasi Nasional (Rakonsulnas) yang akan digelar 18 Februari 2009 di DPP Partai Golkar. "Rapat Konsultasi Nasional bukan forum pengambilan keputusan, hanya rapat informal saja antara PK JK, DPP dan DPD I," ujar dia.

Karena itu, tak ada kaitan antara molornya lawatan JK ke luar negeri dengan Rakonsulnas. Yang jelas, kata Rully, jika JK sudah tiba di Indonesia, surat itu akan diserahkan kepada JK untuk ditandatangani. Bila sudah diteken, baru akan dikirimkan ke DPD-DPD.

"Jadi, hingga sekarang surat yang ramai di media ini belum dikirimkan ke DPD-DPD. Sebenarnya bisa saja Pak Agung Laksono tanda tangan. Namun karena sudah menjadi kontroversi, Pak Agung menunggu Pak JK pulang," kata Rully.

Deadline inventarisasi nama capres itu masih lama, akhir Februari 2009. Jadi, proses inventarisasi nama capres itu tidak berakhir menjelang Rakonsulnas. "Inventarisasi capres itu baru akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Khusus (Rapimnas Khusus) yang akan digelar setelah Pemilu legislatif," terang Rully. (asy/nrl)