Kesal Karena DPP Tidak Becus

Jakarta - Hingga tengah malam, rumah Ketua DPD Golkar Tingkat I Yogyakarta Gandung Pardiman, masih ramai. Para petinggi Golkar di 4 kabupten dan 3 kota di wilayah Yogyakarta mengadakan rapat khusus, Rabu (11/2/2008) malam. Agenda utama mereka seputar rencana penjaringan capres yang akan diusung Partai Golkar di Pilpres 2009.

"Kita sedang siap-siap mengantisipasi jika surat DPP soal penjaringan capres kami terima," jelas Wakil Ketua DPD I Partai Golkar DIY John Ke’ban.

Surat yang akan dilayangkan ke 33 DPD Provinsi itu berisi petunjuk pelaksanaan penjaringan capres. DPD diminta mengusulkan 5 sampai 7 kandidat ke DPP. Setelah itu nama kandidat akan disurvei untuk ditetapkan sebagai capres dari partai berlambang pohon beringin tersebut.

Hingga saat ini, Jhon mengaku, surat itu belum juga sampai ke DPD. Soalnya belum ada tanda tangan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK), yang sepekan terakhir berkunjung ke luar negeri.

Lambatnya proses penjaringan capres tersebut tentu bikin kesal elit Golkar di DPD. Karena seharusnya proses tersebut sudah mulai berjalan sejak awal Desember 2008, sesuai amanat Rapimnas ke IV Golkar 17-19 Oktober 2008 di Jakarta Convention Centre (JCC).

"Harusnya bulan Februari nama-nama kandidat capres dari kader Golkar sudah memasuki tahap survei kedua," sesal Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Alex Enna kepada detikcom.

Berdasarkan amanat Rapimnas, beber Alex, awal Desember masing-masing DPD seharusnya sudah mengusulkan sejumlah nama ke DPP. Lalu Januari sudah dilakukan survei awal untuk mengerucutkan nama kandidat menjadi 5 orang. Setelah survei kedua akan mengerucut lagi menjadi 3 kandidat. Setelah Pemilu Legislatif salah satu dari 3 kandidat akan ditetapkan sebagai capres dari Golkar.

Namun hingga pertengahan Februari penjaringan capres belum juga dilakukan. Sejumlah elit Golkar menduga, mandeknya proses penjaringan capres lantaran campur tangan JK. Bahkan ramai disebut, JK sempat mengirimkan surat edaran kepada seluruh DPD. Isinya mengingatkan agar tidak membicarakan capres.

Ketua DPP Golkar Zainal Bintang saat dikonfirmasi mengiyakan dugaan tersebut. Bahkan kata Zainal, saat Rapimnas ke IV, hampir seluruh DPD menginginkan penyebutan nama capres dari orang dalam, bukan dari partai lain. "Yang menyebut nama SBY hanya satu DPD. Selebihnya ingin mengajukan capres dari internal Golkar," ungkap Zainal.

Tapi semangat untuk memunculkan nama capres selain SBY di Rapimnas mendadak loyo. Pasalnya, ujar Zainal, sejumlah ketua DPD masih butuh beking sang ketua umum dan DPP dalam menghadapi pilkada di daerah mereka masing-masing. Selain itu, saat digelar Rapimnas, status elit DPD yang maju sebagai caleg masih daftar caleg sementara (DCS), belum caleg tetap. Sehingga mereka khawatir nama mereka
akan digeser.

Saat ini para caleg sudah tetap. Dan sistem suara terbanyak sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi tidak ada beban bagi para caleg untuk melakukan "perlawanan"terhadap DPP.

Nah, sikap perlawanan itu diperkirakan bakal muncul dalam Rapat Konsultasi Golkar mendatang. Bukan cuma itu. Sejumlah DPD juga mengancam kalau forum tersebut akan dijadikan ajang penghakiman terhadap DPP, juga ketua umum. Apalagi banyak kader yang sangat kesal dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Beberapa waktu lalu, Mubarok menyatakan kalau partai Golkar diprediksi anjlok suaranya hingga 2,5 persen.

Pernyataan Mubarok tentu membuat kader Golkar tersinggung. Sebagai partai pemenang Pemilu 2004, Golkar merasa dilecehkan. Itu sebabnya, keinginan untuk mengusung capres dari kalangan internal dan pecah kongsi dengan SBY semakin menguat.

Segala kekesalan kader DPD selama ini rencananya akan ditumpahkan di Rapat Konsultasi. Tidak tertutup kemungkinan forum konsultasi yang digelar akan berubah seketika menjadi Rapimnas khusus. "Kemungkinan itu bisa saja. Yang pasti kita akan meminta pertanggungjawaban pengurus DPP yang tidak becus" jelas John Ke'ban.

Jika ajang konsultasi berubah menjadi Rapimnas khusus besar kemungkinan akan mengubah strategi Golkar menghadapi Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden mendatang. Sebab semua keputusan Rapimnas IV akan digugurkan.

Soal kemungkinan tersebut, Ketua Pelaksana Harian Bapilu DPP Partai Golkar Firman Subagyo memastikan, hal itu tidak mungkin terjadi. "Tidak ada yang bisa mengubah itu (Rapat Konsultasi). Karena tidak ada aturannya," jelasnya.

Pendapat senada dikatakan Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Mu`arif. Menurut Syamsul, jika rapat konsultasi berubah menjadi Rapimnas berarti DPP Golkar telah melanggar konstitusi.

Hal itu juga disadari oleh beberapa DPD Golkar. Alex Enna, Ketua DPD NTT mengatakan, untuk mengubah setiap  rapat konsultasi menjadi Rapimnas harus ada dukungan juga dari DPD Tingkat II. Sayangnya, kata Alex, dalam rapat konsultasi yang hadir hanya Ketua DPD Tingkat I dan sekretarisnya.

Kebijakan DPP yang hanya mengundang ketua dan sekretaris DPD provinsi dianggap Alex sebagai akal-akalan DPP untuk jaga-jaga bila ada pembangkangan saat rapat konsultasi. Padahal, imbuhnya, dalam forum seperti rapat konsultasi DPD Tingkat II seharusnya hadir. Sebab yang jadi ujung tombak menjalankan keputusan forum ada di tingkat Kabupaten maupun kota.

Meski demikian, Zainal Bintang menegaskan, tidak masalah sekalipun hanya ketua DPD Provinsi yang hadir. Asalkan dalam forum itu terjadi kesepakatan secara aklamasi untuk mengubahnya.

"Ketika rapat dimulai kemudian lebih dari 2/3 anggota menginginkan forum tersebut menjadi Rapimnas, bisa saja. Dan itu tidak menyalahi konstitusi partai," ungkapnya.

Bila perubahan itu terjadi, kata Zainal, bisa dipastikan Golkar akan mengumumkan kandidat capres dari kader sendiri. Bukan dari partai lain. (ddg/iy)