Forum LSM Internasional Serukan Awasi 10 Menteri

Jakarta - 10 menteri ditengarai rawan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan partai. Kecurigaan ini bukannya tanpa alasan, sebabnya dana yang mereka dapat dari alokasi langsung bisa dimanfaatkan untuk kampanye pemilu yang kian dekat.

Seruan ini disampaikan Ketua Internationa NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Don K Marut ketika menggelar audiensi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jum'at (6/2/2009).

"Kita mendesak Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap mereka. Apakah bekerja untuk masyarakat atau bekerja sebagai anggota Parpol," ujar Don.

10 menteri yang dimaksud yakni Menkokesra Aburizal Bakrie (Partai Golkar), Menteri Pertanian Anton Apriantono (PKS), Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah (PPP), Mendinas Bambang Sudibyo (PAN), Menakertrans Erman Suparno (PKB), Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi (PD), Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Lukman Edy (PKB), Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta (PKPI), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Surya Dharma Ali (PPP), Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asyari (PKS).

Menurut Don, 10 menteri ini adalah kementrian dan departemen teknis, yang mendapat alokasi anggaran langsung utk menjalankan program pemberantasan kemiskinan. Salah satu contohnya adalah Menteri Pendidikan Nasional yang menjalankan program pendidikan anak usia dini.

"Harus dipastikan, menteri-menteri beserta presiden dan wapres saat ini menjabat menjalankan programnya secara adil, tidak partisan dan diskriminatif," tegas Don.

Lebih lanjut, Don menjelaskan jika 10 menteri ini, harus dipastikan tidak menggunakan anggaran negara untuk kunjungan dan konsolidasi partai ke daerah dalam rangka kampanye.

Sementara itu anggota Bawaslu, Wirdianingsih, menganggap perlu adanya pelibatan masyarakat untuk mengawasi kegiatan-kegiatan menteri yang menyalahgunakan jabatan. Selain itu, menurutnya harus ada strategi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran mereka.

"Terus terang kita agak kesulitan utk mengawasi, ketika mereka melakukan kunjungan ke daerah. Namun selama ini kita dibantu oleh masyarakat, wartawan, dan beberapa pengawas yg melaporkan kegiatan mereka jika ada pelanggaran kampanye," terang Wirdi. (gun/ndr)