"Iklan tersebut cenderung mengobral janji, bahkan membohongi, berlebihan dan bersifat primordialisme," kata pakar komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Martha Adiputra, di kampus UGM, Jumat (6/2/2009).
Iklan di media cetak misalnya, menurut Wisnu justru kerap membuat masyarakat bingung. Kandidat capres yang dinilai paling berpotensi menang justru terlibat saling ejek dan mencerca. Terkadang teknis penyampaian iklannya juga bergaya makalah yang membingungkan masyarakat banyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalaupun ada pembuktian, pembuktiannya itu terlalu rumit dan masih bisa diperdebatkan sehingga bisa memicu kontroversi," ungkap staf pengajar Fisipol UGM itu.
Iklan-iklan politik juga sering mengambil ruang publik itu sehingga terkesan norak. Pesan iklan yang seharusnya bersifat persuasif malah menjadi propaganda.
"Pesan yang seharusnya membuat orang tertarik malah membuat kita ingin menghindar. Masyarakat tidak ingin melihat. Padahal yang namanya pesan itu seharusnya membuat masyarakat terinformasi atau bahkan tercerahkan. Tapi nyatanya malah membuat ingin menghindar," ungkap Wisnu.
Menghadapi kondisi ini, kata Wisnu, masyarakat harus memiliki kecakapan bermedia yang memadai. Kampanye literasi media perlu lebih intens dilakukan, tidak hanya dalam keperluan memahami pesan politik, melainkan juga secara umum memberdayakan masyarakat dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas media.
(bgs/djo)










































