Jika Suara Terbanyak Tak Ada Perppu, Putusan MK Bisa Diabaikan

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan calon anggta legislatif (caleg) dengan suara terbanyak. Hal itu kalau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tidak melakukan revisi atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Kalau belum direvisi atau tidak ada Perppu, KPU kembali saja pada UU 10/2008," ujar mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, di Hotel Le Meredian, Jalan Jend Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2009).

Menurut Ramlan, putusan MK menghapuskan Pasal 214 memang bersifat final dan mengikat, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

"Itu artinya tidak ada lagi upaya hukum lain untuk menggugat putusan itu," ungkapnya.

Namun lanjut Ramlan, putusan MK baru sumber hukum belum menjadi dasar. Kalau tidak ada UU yang mengaturnya akan terjadi kekosongan hukum.

"Ini bisa mengganggu jadwal pemilu," imbuhnya.

Secara tegas Ramlan menyatakan, agar pembuat UU DPR dan pemerintah dapat bertanggung jawab memperbaiki UU ini mengadopsi putusan MK.

"Jangan orang lain yang bertanggung jawab. KPU hanya jalankan UU bukan buat UU," pungkasnya. (did/nwk)