Mayoritas Fraksi DPR Menolak

Jakarta - Wacana pengalihan registrasi kendaraan dari Polri ke Departemen Perhubungan
(Dephub) ditentang oleh mayoritas fraksi di Komisi V. Alasannya, proses
transisi tersebut akan memakan waktu lama.

"Mayoritas fraksi dalam pandangannya ingin dipertahankan yang lama. Karena
kalau ada sistem baru, membutuhkan waktu yang lama untuk transisi," ujar
anggota Komisi V (Perhubungan) Syahrial Agamas.

Hal itu dikatakan Syahrial usai rapat kerja antara Dephub, Polri dan Komisi
Perhubungan tentang RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (5/2/2009).

Menurut politisi PPP ini, jika pengalihan tersebut dilakukan, maka akan
banyak jutaan permohonan perijinan kendaraan yang terbengkalai setiap
harinya.

"Kan harus dipersiapkan perangkatnya, belum lagi sosialisasi yang akan
memakan waktu lama. Jutaan permohonan STNK dan BPKB akan terbengkalai," ucap Syahrial.

Syahrial menambahkan, perubahan kewenangan registrasi kendaraan hanya akan
menjadi pemborosan anggaran negara saja. Menurut dia, pelayanan kepolisian sekarang ini sudah jauh lebih baik terbukti dengan adanya pelayanan SIM dan STNK keliling.  
 
Menurutnya, Polri telah mendapat ISO 9001:2000 untuk pelayanan SIM, STNK, dan BPKB terutama di wilayah Polda Metro Jaya dan beberapa propinsi di Jawa dan Kalimantan,"Jadi, pertahankan saja yang lama," pungkasnya. (lrn/yid)