Warga Pekanbaru Mengaku Masih Bingung Hadapi Pemilu

Warga Pekanbaru Mengaku Masih Bingung Hadapi Pemilu

- detikNews
Kamis, 05 Feb 2009 16:21 WIB
Pekanbaru - Sebagian besar warga Pekanbaru mengaku masih bingung soal tatacara  pencoblosan pada pemilu mendatang. Kata contreng juga dianggap tidak populer bagi masyarakat di luar pulau Jawa.

Selain warga bingung dengan banyaknya partai yang harus dipilih, kalimat contreng istilah untuk menandati gambar atau nama caleg yang diterapkan KPU Pusat, dianggap kurang populer. Kata contreng ini dianggap warga Pekanbaru khususnya, merupakan bahasa jawa.

"Saya sampai sekarang bingung apa yang dimaksud cotreng. Kenapa tidak kalimat silang saja, mungkin itu lebih mudah dimengerti masyarakat. Ini belum lagi ada aturan hanya boleh salah satu tanda yang dicontreng. Kita benar-benar bingung menghadapi pemilu kali ini," kata Muksin Hasan warga Pekanbaru dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (05/02/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain kata contreng yang dianggap kurang popular, warga juga mengeluhkan banyaknya partai yang ikut dalam pemilu kali ini. Menghadapi pemilu yang sudah diambang pintu, warga mengaku, pihak KPUD Riau ataupun KPUD Pekanbaru masih minim melakukan sosialisasi ke masyarakat.

"Sampai sekarang belum pernah tahu bagaimana cara mencoblos pemilu mendatang. Dan kita belum pernah mendapatkan sosialisasi untuk pemilu. Kami mengharapkan, kiranya adalah sosialisasi ke masyarakat, agar hak pilih rakyat tidak sia-sia," keluh Ramlan warga lainnya.

Sementara itu, Anggota KPUD Riau, Alimin Siregar menyebut, bahwa sosialisasi ke masyarakat tidaklah hanya menjadi tanggungjawab KPUD Riau saja. Mestinya, sosilisasi tatacara pemilu digelar oleh masing-masing KPUD Kota dan Kabupaten.

"Kalau sosialisasi itu harus dilakukan KPUD Riau, ya mungkin kita tidak dapat maksimal. Karena berapa banyak daerah yang harus kita jalani. Karena itu sosialisasi itu juga menjadi tanggungjawab KPUD Kota dan Kabupaten," kata Alimin Siregar kepada detikcom.

Selain itu, Alimin juga menyebut, bahwa sosialisasi pencoblosan tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pihak KPUD saja. Semua pihaknya termasuk partai politik juga memiliki tanggungjawab bersama.

"Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak mungkin sosisalisasi itu hanya dilakukan KPUD. Semua pihak, termasuk partai politik seharusnya juga melakukan sosialisasi ke warga," kata Alimin. (cha/djo)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini