"Teman-teman di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai lelah untuk menciptakan pemilu terbaik. Tapi sulit dielakkan bahwa pemilu ini masih menjadi milik elit politik," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris.
Hal itu disampaikan dia dalam dikusi bertajuk 'Contreng-Moreng Regulasi Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi' di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (4/2/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akan tetapi, menurut Syamsuddin, tidak ada pembicaraan tentang bagaimana kondisi bangsa Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan. Masyarakat belum mendapatkan gambaran tentang tawaran para caleg, partai politik, bahkan calon presiden untuk membenahi bangsa ini.
"Misalnya bagaimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dikelola, apakah Bulog dikembalikan fungsinya seperti dulu yang menyediakan subsidi, dan sebagainya," jelasnya.
Para kontestan pemilu itu, lanjut Syamsuddin, malah sibuk membicarakan tentang koalisi dan pemenangan pemilu. Bahkan, ada pernyataan para elit politik yang justru mencerminkan kemiskinan visi mereka.
"Di level pilpres, yang muncul justru diskusi soal yoyo, gasing. Diskusi itu mencerminkan kemiskinan visi elit politik kita," tandasnya.
Oleh sebab itu, Syamsuddin memprediksikan pemilu tidak akan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Sebab yang akan muncul adalah para pemain lama.
"Jadi dibayangkan situasi ke depan itu tidak lebih baik dari sekarang. Sehingga uang yang begitu banyak kita habiskan untuk pemilu itu tidak ada manfaatnya," pungkas Syamsuddin.
(irw/iy)










































