JK Terancam Dihakimi, DPP Yakin Bisa Jinakkan Daerah

Jakarta - Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar yang akan digelar pertengahan Februari ini dinilai bakal menggoyang Jusuf Kalla (JK), tapi DPP tetap yakin bisa menjinakkan daerah.

"Tidak itu. Setelah kami jelaskan a,b,c,d..pasti akan mengerti," tutur Ketua DPP, Burhanuddin Napitupulu ketika berbincang dengan detikcom, Rabu (4/2/2008).

Pernyataan Burhanuddin yang kerap dipanggil Burnap ini mengomentari adanya tuntutan daerah yang meminta pertanggungjawaban JK sebagai ketua umum. JK dinilai punya andil besar dalam menghentikan proses penjaringan capres, yang telah diputuskan pada Rapimnas IV pada bulan Oktober lalu.

Menurut Burnap, penghentian pelaksanaan hasil Rapimnas karena dinilai tidak perlu lagi ada penjaringan. "Kenapa harus ada penjaringan, kan sudah ada nominasi pada waktu Rapimnas. Sudahlah..," tampiknya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Ketua Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Partai Golkar, Zainal Bintang mengatakan ada tiga alasan yang membuat daerah berani 'menghakimi' JK.

"Para kader akan semakin berani menggugat Pak Jusuf Kalla, salah satu alasannya karena daftar calon tetap (DCT) sudah disahkan, dan tidak bisa diganggu gugat lagi,"ucap Zainal.

Dengan adanya pengesahan DCT ini, menurut Zainal, para kader tidak takut lagi bersuara keras ke DPP, lantaran ancaman digeser sebagai caleg. Selain itu, keputusan KPU yang menetapkan sistem suara terbanyak, membuat para kader tidak tergantung lagi pada kebaikan hati ketua umum, dalam penentuan daftar urut Caleg. (gun/iy)