DPD DIY Galang Protes Macetnya Penjaringan Capres

Jakarta - Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar yang bakal digelar pertengahan Februari nanti diprediksi bakal memanas. Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) akan meminta pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP) karena tidak melaksanakan penjaringan capres seperti diamanatkan Rapimnas IV Oktober lalu.

"Bisa dibilang begitu (mbalelo). DPP sudah jelas tidak taat azas pada hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Makanya, Rapat Konsultasi akan menjadi momentum pertanggungjawaban DPP. Kenapa tidak melaksanakan hasil Rapim?" kata Sekretaris DPD DIY Partai Golkar, John Keban saat berbincang dengan detikcom, Selasa (3/2/2009).

Menurut John, tindakan DPP yang tidak melaksanakan hasil Rapimnas sebagai sikap yang tidak konsisten. Sejumlah DPD akan menanyakan hal itu pada Rapat Konsultasi nanti.

"Saya kira DPD akan memiliki sikap yang sama, akan mempertanyakan hal itu. DIY akan menjadi titik sentral untuk mengkoordinasikan teman-teman di daerah untuk mempertanyakan hal ini," kata John Keban.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua DPD I Nusa Tenggara Timur (NTT), Alex Enna. "Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan hasil Rapimnas. Makanya kami akan mempertanyakan itu," tutur Alex.

Sesuai hasil keputusan Rapimnas IV Partai Golkar yang digelar pada Oktober 2008 lalu, harusnya penjaringan capres dilakukan sejak bulan November, dengan penjaringan capres di tingkat DPD II. Lalu pada bulan Desember, tiap DPD I harusnya mengajukan 7 nominator nama untuk digodok oleh DPP, dan dilakukan survei pada bulan Januari.

Namun keputusan ini tidak dilaksanakan oleh DPP Golkar. Pada bulan Desember lalu, DPP Golkar mengeluarkan edaran ke sejumlah DPD I, agar pembicaraan soal capres dihentikan, dan konsentrasi saja pada Pemilu Legislatif. (gun/iy)