Hal itu dikatakan Agustadi SP terkait penyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa ada isu di kalangan petinggi TNI dan Polri tentang kampanye ABS, khususnya di kalangan TNI AD. Presiden SBY sendiri menyampaikan itu saat memberikan pengarahan Rapim TNI dan Rakor Polri di Istana Negara, Kamis (29/1/2009) kemarin.
Berikut petikan wawancara wartawan dengan KSAD seusai memimpin Rapim TNI AD di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (30/1/2009).
Soal isu itu, penangananya seperti apa Pak?
Saya tadi sudah beritahu kepada para panglima (pangdam dan pangkotama) bahwa netralitas harus dijaga, netral, netral, netral itu saja.
Tapi kan yang ngomong itu Presiden?
Lah, saya kan tidak tahu, itu kan isu, kan biasa. SMS itu kan biasa, hari-harinya begitu kok. Saya kan banyak SMS dari mana-mana. Saya juga kan biasa dapat SMS, seringkan ada SMS-SMS masuk.
Kan harus diantisipasi, apalagi yang ngomong itu Presiden?
Tadi, saya sampaikan kepada para panglima (pangdam dan pangkotama) jangan macam-macam. Kalau harus netral, ya netral saja.
Pengawasan internal seperti apa Pak?
Saya akan katakan ke para panglima di bawah untuk awasi ini, pokoknya semua harus netral dan ada buku saku (pedoman). Kalau ada yang tidak netral akan saya tindak tegas. Kalau perlu, panglima pun copot saja.
Maksudnya tindak tegas?
Ya, copot aja jabatannya dulu...
Tapi apakah laporan itu sampai saat ini belum ada?
Ya belum, ya nama SMS.... Saya sering ngomong kalo ada SMS ngomong begini. Yang SMS-an tentang saya kan banyak, wartawan juga kan tahu.
Digituin aja, lha orang cuma SMS kok. Namanya juga orang yang banyak pengen (mau nyapres). Nanti saya akan tanya ke Presiden, dari mana Pak? Siapa nama anggotanya? Mbuh aku yo ora weruh, misalkan begitu Presiden menjawab. SMS itu berapa persen kebenarannya, A1, A2 atau M10?
Tapi yang ngomong Presiden, berarti ada indikasi dong?
Presiden aja enggak percaya, ngapain elu mancing-mancing gue hehehehe.....(disambut geerrr wartawan).
(zal/nrl)











































