Polri Sangat Mungkin Terpengaruh Politik Praktis

Jakarta - Polri menjamin anggotanya pada pemilu 2009 akan bersikap netral. Namun hal ini disangsikan dapat terwujud pada saat pesta demokrasi tersebut digelar.

"Sangat mungkin polisi sangat terpengaruh dengan permainan politik praktis, karena posisi polisi di bawah presiden," ujar pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar kepada detikcom, Kamis malam (29/1/2009).

Menurut Bambang, Polri bersikap tidak netral bisa terlihat pada pemilu 2004. Kala itu Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar ada kecenderungan untuk mendukung calon presiden Megawati.

Bambang menambahkan, bahkan Kapolwil di Banjarnegara mengadakan semacam kampanye untuk menyukseskannya. Selain itu peristiwa pelaporan Bimantoro ke DPR atas pencopotan dirinya oleh Gus Dur, menunjukkan Polri tidak lepas dari permainan politik.

"Peristiwa tersebut menunjukkan ke arah sana. Seharusnya tidak boleh polisi terjebak pada politik praktis," tambah Bambang.

Bambang menerangkan tidak ada kontrol dari pihak luar Polri merupakan salah satu faktor yang menyebabkan nantinya Polri dapat bersikap tidak netral.

"Kontrol eksternal polisi di luar struktur pemerintahan tidak ada. Kalau Kompolnas itu diisi pejabat negara yang juga inherent pada polisi," terangnya.

Mengenai kemungkinan campur tangan jenderal purnawiran polisi untuk mempengaruhi kenetralan Polri, terutama mereka yang berada dalam pemerintahan SBY, Bambang menyarankan Kapolri dapat bersikap tegas.

"Polri salah kalau dipengaruhi oleh seniornya. Tetap Kapolri harus teguh meski presiden sebagai atasan dia," tandas mantan perwira polisi tersebut. (ddt/rdf)