Tertibkan Iklan Parpol, Terapkan Zonasi dan Retribusi

Jakarta - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), tempelan poster, spanduk, billboard partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) menghiasi wajah ibukota Jakarta. Pusing melihatnya? Seharusnya reklame itu diatur dengan zonasi dan retribusi pajak.

"Ada instrumen pengaturan zona-zona dulu untuk kepentingan umum. Supaya masyarakat enak dan kota nggak rusak," ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (29/1/2009).

Zonasi itu, menurut dia, sudah tercantum dalam peraturan yang yang dikeluarkan tentang Pemilu. Seperti jalan protokol yang harus bebas dari atribut kampanye.

"Harus memperhatikan juga kenyamanan. Kalau dari segi risiko, seperti tiang-tiang benderanya, banyak dipasang di separator kayu, dan jatuh ke tengah dan mengganggu yang lewat," ujar dia.

Selain itu, penertiban iklan kampanye bisa juga dilakukan dengan retribusi pajak iklan.

"Retribusi dikenakan untuk regulasi. Untuk keindahan, ketertiban dan kenyamanan, bukan untuk pemasukan," imbuhnya.

Efektif atau tidaknya, imbuh dia, tergantung penegakan hukum aparat di lapangan.

"Aparat harus bekerja untuk menertibkan. Jangan kerja kalau musim atau ada proyek saja," imbaunya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan metode zonasi. Wakil Gubernur DKI Prijanto mengatakan dilarang memasang atribut kampanye di jalan protokol dan jalan bebas hambatan.

Zonasi itu diterapkan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU DKI. Jalan-jalan yang bebas atribut kampanye antara lain jalan tol atas dan bawah, Jalan Hayam Wuruk, Stasiun Kota, Jalan Gadjah Mada, Jalan Sultan Hasanuddin, Gunung Sahari, Ancol, Matraman, Senen, Salemba, Jatinegara, Cawang, Lapangan Terbang Halim Perdanakusumah, Pancoran, Kuningan, dan Mampang.

Meski demikian, masih banyak bendera dan poster-poster parpol menghiasi jalan-jalan itu. (nwk/nrl)