.webp)
keuntungan. Hal ini dilihat dari harga yang mereka tawarkan untuk memenangkan tender pengadaan surat suara Pemilu 2009 yang tergolong rendah.
"Kalau saya lihat dari segi bisnis tidak ke keuntungan, tapi lebih ke prestis karena mereka telah turut berpartisipasi dalam proses lelang ini," ujar Wakil Kepala Biro Logistik KPU Boradi di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2009).
Boradi menyampaikan hal itu saat mengomentari harga yang ditawarkan oleh para perusahaan peserta penawaran dalam pengadaan surat suara untuk paket 10
(meliputi Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya juga kaget, kok begitu? Tapi ya nggak papa, kan negara (KPU)diuntungkan," ungkapnya.
Untuk paket 10 itu rencananya pengumuman pemenang akan dilakukan akhir minggu ini. Adapun untuk paket 1-9 yang pemenangnya sudah diumumkan 23 Januari lalu, menurut Boradi, harga yang disepakati antara KPU dan perusahaan pemenang tender berkisar antara 60-70 persen dari HPS.
"Panitia lelang sudah menghemat beberapa miliar," ucapnya.
Meski dengan harga rendah, namun Boradi menjamin kualitas barang tetap akan
memenuhi standar. KPU akan lebih dulu memeriksa sebelum surat suara benar-benar dicetak. "Kalau sudah di-approve (oleh KPU), baru boleh dicetak," pungkasnya.
Menurut Boradi, perusahaan memiliki waktu 35 hari sejak masa kontrak untuk
memproduksi surat suara. Itu sudah termasuk persiapan dan finishing. "Jadi untuk cetaknya saja saya perkirakan hanya ada waktu 25 hari," jelasnya.
Untuk paket 1-9, Boradi berharap kontrak bisa dilakukan 31 Januari ini sehingga perusahaan langsung bisa memproduksi. Adapun untuk paket 10 yang terlambat karena gagal tender, waktunya akan menyusul.
Paket 10 ini diikuti oleh 18 perusahaan peserta pascakualifikasi, di antaranya adalah PT Metropos (konsorsium), PT Mascom (konsorsium), PT Balebat Berdikari, PT Balai Pustaka (konsorsium), dan PT Temprint. (sho/lrn)
