Sama Seperti JK Tahun 2004, Golkar Harus Introspeksi

Jakarta - Manuver-manuver Sri Sultan Hemengku Buwono X yang mulai merapat ke partai di luar Golkar dinilai serupa dengan sikap Jusuf Kalla yang tiba-tiba merapat ke kubu SBY (Demokrat) menjelang Pilpres 2004. Oleh karenanya, tidak ada alasan jika DPP Partai Golkar menilai manuver Sultan itu melanggar disiplin partai.

"Kejadian ini terulang seperti zamannya Pak Akbar (Akbar Tandjung, Ketum Golkar 2004-red). JK saat itu tiba-tiba merapat ke SBY. Oleh karena itu Golkar harus introspeksi, agar aspirasi di tubuh Golkar bisa terkamodir," ujar pengamat politik LIPI Lili Romli saat berbincang dengan detikcom, Selasa (27/1/2009).

Belum lagi, lanjut Lili, aturan main Partai Golkar soal manuver seperti yang dilakukan Sultan sekarang dan JK tahun 2004 belum jelas. Bahkan, Golkar masih menerapkan standar ganda.

"Satu sisi ada kader merapat ke partai lain, dianggap tidak disiplin. Namun di sisi lain, itu dirangkul kembali. Seperti JK yang setelah itu (keluar) langsung menjadi ketua umum. Dan ini juga terjadi di pilkada-pilkada, setelah dicalonkan partai lain dalam pilkada, mereka dirangkul kembali," jelas Lili.

Lili menyarankan, hedaknya Partai Golkar satu suara dalam menentukan sebuah manuver dianggap melanggar disiplin partai atau tidak.

"Golkar harus satu suara soal ini. Kalau ketua umumnya sudah mengizinkan, saya kira itulah yang dipegang," ujar Lili tentang Sri Sultan yang sudah pernah menghadap JK soal pencapresannya.

Seperti diberitakan, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM, Muladi, menilai langkah yang diambil Sultan mendekati Pemilu dan Pilpres 2009 telah melangar disiplin partai.

"Parpol harus didukung suatu disiplin dan moral. Jadi kalau sudah menyeberang dari disiplin partai, partai jangan memegang dia lagi. Lepaskan saja," kata Muladi. (lrn/nrl)