PPP Dukung Penuh Fatwa Haram Golput

Jakarta - Fatwa haram tidak memilih dalam pemilu (golput) yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) didukung penuh oleh PPP. Hal itu dikarenakan pemilu adalah satu-satunya sarana yang disepakati bersama untuk menjadi prasyarat mendapatkan pemimpin.

"Bagi PPP, adanya pemimpin itu wajib hukumnya, sebab bila tidak ada pemimpin akan timbul anarkhi (kekacauan)," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifudin lewat pesan singkat kepada detikcom, Selasa (27/1/2009).

PPP, jelas Lukman, memegang kaidah yang menyatakan,"jika suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib."

"Karenanya, tidak memilih pemimpin dengan sengaja (bukan kendala teknis) itu menjadi haram. Karena dapat menimbulkan anarkhi akibat tidak adanya pemimpin," tutur Lukman.

"Di sinilah konteks pemaknaan 'wajib' dan 'haram' dalam perkara memilih dalam
Pemilu," tandasnya. (lrn/iy)