"Parpol harus didukung suatu disiplin dan moral. Jadi kalau sudah menyeberang dari disiplin partai, partai jangan memegang dia lagi. Lepaskan saja," kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM, Muladi.
Hal itu dikatakan Muladi usai launching bukunya yang berjudul 'Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia' di Gedung Lemhannas, Jl Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (27/1/2009).
"Orang seperti itu tidak perlu diperhitungkan di parpol lagi, dia melanggar disiplin partai," imbuhnya.
Menurut politisi yang menjadi Gubernur Lemhannas ini, pencapresan Sultan dan berbagai manuvernya yang merapat ke PDIP adalah sebuah sikap yang ambivalen. Sultan, jelas Muladi, satu sisi masih mengklaim dirinya sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, namun di sisi lain langkah-langkahnya berseberangan dengan disiplin partai.
"Sultan masih ambivalen, di satu sisi masih menganggap dirinya Golkar. Beda dengan Prabowo sejak dari awal ia sudah mengundurkan diri," kata Muladi tentang mantan Danjen Kopassus yang meminta izin kepada Jusuf Kalla (Ketua Umum) sebelum berniat maju menjadi capres Gerindra.
Kendati demikian, lanjut Muladi, partai tidak akan memberikan sanksi yuridis terhadap manuver-manuver Sultan tersebut.
"Sanksi moral itu lebih besar dari sanksi yuridis, akan ada pencelaan dalam lingkungan Golkar sendiri," tandasnya.
(lrn/iy)











































