Fatwa Haram Golput Langgengkan Bobroknya Politik Indonesia

Jakarta - MUI mengeluarkan fatwa golput haram selama masih ada calon yang layak dipilih. Namun dengan fatwa tersebut MUI dinilai melanggengkan bobroknya sistem politik di Indonesia.

"Kalau mereka dilarang untuk golput justru menjustifikasi sistem politik yang tidak baik. Fatwa harusnya menganjurkan kepada kebaikan," jelas pengamat politik Indobarometer M Qodari kepada detikcom, Senin (26/1/2009).

Qodari menjelaskan banyak masyarakat tidak memilih atau golput karena merasa aspirasinya tidak terwakili. Rendahnya angka keikutsertaan masyarakat dalam pemilu ini harusnya menjadi pelajaran bagi politisi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dipilih.

"Tapi kalau golput diharamkan maka parpol dan politisi tidak mendapat pelajaran karena angka keikutsertaan pemilih tetap tinggi," jelas Qodari.

Terlepas dari adanya unsur politis atau tidak dalam fatwa ini, Qodari melihat MUI kurang melihat realitas di lapangan. Menurutnya lagi dengan fatwa ini juga keuntungan belum tentu berpihak pada partai Islam saja.

"Golput terjadi tidak di partai Islam saja tapi juga di partai nasionalis. Saya kira merata," pungkasnya.

(rdf/gah)