"Kalaulah partai yang menggunakan ikon BBM tersebut mau fair, maka
partai tersebut juga harus berani meminta maaf," ujar Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) Safari ANS dalam rilis kepada detikcom, Sabtu (24/1/2009).
Selain itu, Safari juga menganggap, penurunan harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah bukanlah sebuah prestasi, melainkan keharusan karena turunnya harga minyak dunia. "Dan itu juga dilakukan oleh hampir seluruh negara di dunia," imbuhnya.
Melihat iklan SBY beberapa waktu terakhir, Safari menilai, kebijakan pemerintah yang dilakukan secara kolektif tidak bisa diklaim sebagai hasil kerja orang per orang atau oleh partai tertentu. "Justru juga terdiri dari berbagai tokoh politik partai lainnya," tambahnya.
Oleh karena itu, parpol yang sedang berkuasa harus hati-hati menggunakan ikon keberhasilan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Sebab, hal itu bisa mencederai kenetralan pemerintah.
"Ketika seorang kader parpol menjadi Presiden dan Wakil Presiden, maka kader tersebut sudah milik bangsa Indonesia dan kebijakannya juga menjadi kebijakan negara bukan kebijakan parpol pendukungnya," pungkasnya. (mad/mad)











































