Hidayat Minta Tifatul Klarifikasi

Jakarta - Suap menyuap bukan tradisi PKS. Tindakan pengacara Presiden PKS Tifatul Sembiring, M Anwar Junaedi, yang menyogok polisi Rp 10 juta terkait penerbitan SP3 bukan kebijakan PKS. Tifatul pun diminta klarifikasi.

"Itu bukan tradisi dari PKS dan berharap permasalah ini penting diklarifikasi oleh pihak Pak Tifatul untuk menjunjung azas hukum," kata Hidayat.

Hal ini disampaikan dia usai menghadiri Harlah ke-36 PPP di JIE, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2009).

Menurut dia, tindakan Anwar bukan kebijakan partai. "Anwar menyampaikan setelah dia mengirim uang. Dan Pak Tifatul baru tahu setelah kejadian. Hal itu sangat disesalkan oleh PKS," ujarnya.

Hidayat optimitik kasus suap ini tidak akan mempengaruhi suara PKS. "Tidaklah. PKS tidak akan gembos dengan hal-hal semacam itu. Tifatul yang menjadi tersangka dan dipidanakan jangan-jangan publik melihat PKS dizalimi. PKS akan mengulangi kisah Ibu Mega menjadi presiden karena dizalimi," papar dia.

Jadi benar PKS tidak tahu apa-apa tentang uang Rp 10 juta? "Kan harusnya Pak Tifatul tahu karena menjadi klien. Itu tidak benar dilakukan PKS. Dan justru tradisi PKS antisuap antikorupsi.
Anwar menghubungi Tifatul saya tidak tahu," sahut Hidayat. (aan/djo)