KPU Pertimbangkan Minta Bantuan TNI

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus disibukkan oleh persiapan Pemilu yang tinggal 3 bulan lagi. Jika diperlukan, KPU pun akan meminta bantuan TNI terkait pendistribusian logistik.

"Kami minta dukungan dari TNI untuk distribusi logistik kalau diperlukan. Jadi bukan 100 persen TNI. Sebenarnya secara fungsional sudah otomatis, cuma ini secara formal saja," ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari.

Hal itu disampaikan Hafiz dalam dialog kenegaraan bertajuk 'Potensi Kerawanan Pemilu 2009 Secara Teknis dan Administratif' di Gedung DPD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2009).

Hafiz menjelaskan, pihaknya sudah bertemu secara khusus dengan Panglima TNI Djoko Santoso terkait persiapan pemilu. "Beliau (panglima) menegaskan bahwa TNI pada posisi netral tidak boleh itervensi, tetapi bersedia membantu apabila diperlukan," ucapnya.
 
Oleh karena itu, lanjut Hafiz, sekjen dan wasekjen KPU akan bertemu secara khusus dengan kapuspenkum Mabes TNI guna menyusun jadwal dan melihat dalam hal apa saja bantuan TNI akan diperlukan.

"Sebenarnya hanya kalau terpaksa saja, daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti Maluku, Sulawesi, Papua, Sumut, Sulut, dan lain-lain. Misalnya kalau membutuhkan helikopter dan kapal TNI apabila kondisi medan tidak memungkinkan," pungkasnya.

Selain mengharapkan bantuan TNI dalam pendistribusian logistik, KPU juga mengharapkan kontribusi TNI untuk membantu kepolisian dalam pengamanan pemilu.

"Walaupun domain keamanan (pemilu) ada di polisi, tetapi tetap kita minta back up dari TNI," tandasnya.

(lrn/iy)