.webp)
lantas merasa paling berhak mengklaim keberhasilan pemerintah saat ini.
Namun Golkar tidak mau dihilangkan perannya. Bahkan partai pemenang pemilu 2004 itu menganggap semua kebijakan pemerintah lebih banyak disebabkan peran serta Golkar, melalui Wapres Jusuf Kalla, yang juga duduk sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan, Golkar melalui JK sangat berperan dalam keberhasilan pemerintah. Misalnya saat menghadapi krisis minyak dunia, JK berani mengambil keputusan menaikan harga BBM hingga diatas 100 persen. Walaupun kenaikan itu banyak mendapat tentangan dari sejumlah kalangan,namun terbukti efektif dalam menyelamatkan keuangan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Benarkah keberhasilan pemerintah karena peran PD atau Golkar semata? "Tentu tidak. Sebab kabinet saat ini adalah kabinet pelangi. Banyak partai yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau mereka (PD dan Golkar) yang mengklaim, sangat tidak tepat,' ujar pengamat politik Lili Romli.
Peran partai lain yang menempatkan kadernya dikabinet, ujar Romli, juga sangat berperan besar dalam keberhasilan pemerintah. Jadi peran serta partai lain tidak bisa dihilangkan begitu saja.
Persoalannya, apakah pemerintahan SBY-JK bisa dibilang berhasil? Hal tersebut saat ini masih jadi perdebatan. Terutama mengenai alat ukur dari keberhasilan pemerintah yang diklaim PD maupun Golkar. Apalagi saat ini tingkat pengangguran masih tinggi dan harga-harga kebutuhan pokok semakin meningkat.
Direktur Pukat Universitas Gajah Mada Zaenal Arifin Muchtar mengatakan, berhasil tidaknya pemerintahan saat ini harus dilihat teknik komparasinya. Jika dikomparasi dengan masa pemerintahan Megawati- Hamzah Haz, memang bisa dikatakan pasangan SBY-JK lebih berhasil. Tapi perbedaannya hanya satu poin.
"Jika tingkat keberhasilan bernilai 10, maka tingkat keberhasilan
Megawati-Hamzah Haz berada di angka 3. Sedangkan pemrintahan SBY berada di angka 4. Tidaklebih dari itu," kata Zaenal.
Lain lagi jika teknik komparasi dilakukan dengan cara mengukur tingkat aspirasi masyarkat. Pendapat Zaenal, sejauh ini pemerintahan SBY-JK dianggap belum berhasil menjalankan aspirasi rakyat. Misalnya soal kebutuhan rakyat akan peluang kerja serta penurunan sejumlah harga kebutuhan pokok, serta pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu.
Bukan itu saja, tingkat keberhasilan pemerintah saat ini juga lebih banyak disebabkan ketatnya kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. "Jadi yang bisa dibilang berhasil adalah rakyat yang telah mengontrol kebijakan pemerintah. Bukan partai yang mendukung pemerintah. Jadi tidak perlu saling klaim keberhasilan,' begitu kata Zaenal.
Zaenal juga merasa heran, kenapa partai-partai yang mengklaim keberhasilan pemerintah tidak mengakui kegagalan. Seharusnya parpol yang mengklaim harus obyektif dalam kampanyenya. Tidak hanya menjual keberhasilan tapi juga membeberkan kegagalan-kegagalan yang dilakukan pemerintah.
Namun bagi pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago, aksi saling klaim partai pendukung pemerintah akibat sistem pemerintahan yang belum tuntas. Apakah sistem multipartai atau presidensial. Akibatnya timbul saling klaim antarpartai yang sekarang terlibat di pemerintahan.
"Saya melihat aksi saling klaim keberhasilan merupakan tindak kekanak-kanakan. Parpol-parpol seperti anak kecil yang berebut kelereng dengan isu yang sama. Padahal program pemerintah yang dibilang berhasil idenya tidak bagus-bagus amat," jelas Andrinof.
Soal keberhasilan yang diklaim beberapa partai pendukung pemerintah, Andrinof juga berpendapat, jika tingkat keberhasilan dianalogikan nilai ujian, angkanya hanya pas-pasan untuk lulus. Tidak ada prestasi luar biasa. Apalagi jika dikomparasi dengan rencana kerja yang digadang SBY-JK ketika baru terpilih sebagai presiden dan wapres. Capaiannya dianggap masih jauh dari apa yang digembar-gemborkan. Jadi sangat tidak layak dijual dalam kampanye.
(ddg/iy)
