UGM Larang Parpol dan Capres Kampanye di Kampus

Yogyakarta - Pemilu 2009 tinggal 3 bulan lagi. Universitas Gadjah Mada (UGM) melarang partai politik dan calon presiden untuk berkampanye di kampus. Kampus juga harus bersih dari berbagai atribut kampanye.

Hal itu diungkapkan Rektor UGM, Prof Sudjarwadi seusai membacakan Maklumat Akademik UGM di Balai Senat, Bulaksumur, Yogyakarta, Jumat (9/1/2009).

"UGM tidak memberikan izin kampus jadi ajang kampanye politik praktis parpol maupun capres," tegas Sudjawardi.

Namun kata dia, pihaknya tidak bisa melarang mahasiswa maupun dosen atau sivitas akademika lainnya untuk berkegiatan politik. Sebab hal itu merupakan hak politik setiap orang.

"Kalau mereka mau berkegiatan politik sebaiknya di luar kampus," kata Sudjarwadi didampingi Ketua Senat Akademik, Prof Sutaryo dan Ketua Majelis Guru Besar, Prof Suryo Guritno.

Sudjarwadi mengatakan, UGM mengimbau segenap komponen bangsa menyikapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden dengan mengendalikan ambisi dan emosi, menjernihkan nurasi dalam perjuangan bermartabat, berkeadaban, berorientasi kemanfaatan dan kebahagiaan manusia.

Sutaryo menambahkan pihaknya memahami munculnya kontroversi setelah disahkannya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU BHP diakuinya jauh dari harapan seperti yang yang tercantum dalam UUD dan sistem negara Pancasila.

Maklumat Akademik UGM yang dibacakan Rektor UGM Sudjarwadi berisi lima butir. Yaitu meminta pemerintah dan DPR agar tepat waktu menyelesaikan berbagai rancangan perundang-undangan. Meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU yang masih menimbulkan kontroversi untuk mendapatkan konsultasi publik seluas-luasnya pada tahun 2010. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi inflasi perundangan-undangan sehingga cacat secara ideologis.

Selain itu UGM mengharapkan sinergitas para pemimpin di semua bidang dan lapisan untuk bersikap profesional membentuk jalinan optimal mengokohkan kedaulatan ideologi bangsa, untuk menciptakan pengetahuan bersama yang menjamin solusi persoalan dengan dasar Pancasila dan ilmu pengetahuan dan menyelesaikan urusan di bidang hukum, politik dan ekonomi sebagai tiga simpul strategis dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa mendatang.

(bgs/nrl)