.webp)
Lahirnya 34 partai politik di zaman pasca 10 tahun era reformasi seperti ini diharapkan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sayangnya perekrutan para caleg oleh parpol-parpol tersebut masih kental aroma nepotisme.
Partai politik yang masih menggusung caleg Ampibi seperti ini dinilai para pengamat sebagai partai yang mempunyai kedangkalan dalam menelurkan generasi-generasi yang berkualitas. Meski diakui, perekrutan seperti itu juga
tidak menyalahi peraturan dan undang-undang yang berlaku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Lili, perekrutan seperti itu memang tidak apa-apa asalkan caleg tersebut memang mempunyai kualitas dan kuantitas yang sudah teruji. Kalau tidak, maka penghuni DPR-RI yang akan datang adalah perwakilan dari para rakyat dengan hasil yang sama pada tahun 2004 bahkan bisa lebih memprihatinkan.
"Semua pilihan saat ini ada di tangan rakyat, sebaiknya rakyat sangat jeli terhadap pemilihan wakilnya yang akan duduk di gedung DPR-RI," kata Lili Romli kepada detikcom Jumat (19/12/2008) lalu.
Banyak wajah baru caleg dalam pemilu yang akan datang. Menurut Lili, para caleg itu saat ini hanya mendompleng dari sanak keluarganya yang telah lebih dahulu duduk di kursi wakil rakyat. Memang merupakan hak seluruh warga negara untuk menjadi caleg, termasuk hak anak para politisi atau berbagai tokoh saat ini untuk menjadi caleg. Namun, sebaiknya para partai politik lebih melihat kepantasan dan kewajaran mengingat jam terbang mereka di parpol maupun dalam berbagai aktivitas masyarakat sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali.
"Perekrutan para caleg ini sama dengan perekrutan untuk mendirikannya kembali politik dinasti, dan parpol itu tidak bisa menelurkan generasi yang berkompeten," kata Lili.
Lili menambahkan politik keluarga yang menggurita dan menjadi fenomena gunung es dalam proses pencaleg-an adalah sangat berbahaya karena institusi legislatif yang memiliki peran vital sebagai pembela aspirasi rakyat dibajak dan disandera kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga demi mempertahankan supremasi politik dan status quo kekuasaan dipastikan lebih diprioritaskan daripada memperjuangkan berbagai aspirasi dan agenda kerakyatan.
Hampir senada dengan Lili Romli, pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit juga menilai nepotisme dalam perekrutan caleg sangat berbahaya, kecuali jika memang caleg itu memang berkualitas. "Dalam perekrutan caleg sekarang ini justru sebaliknya, sudah tidak berkualitas dan caleg nepotisme itu ditempatkan di nomor urut jadi. Artinya, tanpa kerja keras bisa terpilih," papar Arbi.
Ia mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy juga melakukan nepotisme dengan mendukung adiknya Teddy Kennedy sebagai senator. Namun, Kennedy membiarkan adiknya berjuang untuk mendapatkan kursi senator tersebut dengan tidak menempatkan sebagai nomor jadi pada pemilihan senator. Bahkan John F Kennedy membiarkan adiknya untuk mengikuti tahapan-tahapan beberapa tes untuk mengikuti kelayakan menduduki kursi senator.
Menurut Arbi, nepotisme caleg atau caleg Ampibi sangat menghancurkan demokrasi dan ini berarti kembali kepada zaman Orde Baru. Mereka membangun dinasti selain untuk mempertahankan kekuasaan juga untuk mencari tambahan periuk nasi atau uang. "Ini yang berbahaya," ujar dia.
Arbi mengatakan, publik mestinya bersikap selektif dan kritis dalam menghadapi maraknya kerabat elit politik yang menjadi caleg. Sikap kritis ini selanjutnya dapat teraktualisasi dalam keberanian untuk memasukkan (menggolongkan) para caleg produk nepotisme sebagai politisi bermasalah.
Saat ini, masyarakat dituntut bersikap kritis dan selektif dalam menyikapi proses pencaleg-an di Pemilu 2009. Caleg bermasalah, termasuk yang lahir dari produk nepotisme harus benar-benar diwaspadai agar wakil rakyat hasil Pemilu 2009 menjadi lebih baik, kredibel, bersih dan memiliki tekad tinggi dalam membela kepentingan mayoritas rakyatnya.
"Sentralisasi kekuasaan dan ekonomi oleh keluarga adalah ancaman serius bagi mayoritas rakyat Indonesia, terutama dalam menjalankan hak-hak politiknya secara penuh, mandiri, dan demokratis. Karenanya, praktik nepotisme dalam pencaleg-an harus ditolak dan dilawan demi tetap tegaknya tradisi demokrasi dan selamatnya agenda reformasi di dalam bangsa ini," tandas Arbi.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Rama Pratama mengatakan lembaga independen seperti DPR akan bisa dewasa apabila proses perekrutan parpol terhadap calegnya bisa dilakukan dengan benar tanpa ada unsur nepotisme. Sebab, kalau tidak, lembaga yang seharusnya independen dan mengawasi kinerja dari pemerintah akan tetap tumpul.
"Reformasi untuk DPR harus dilakukan pada saat perekrutan caleg, karena kalau tidak lembaga ini tidak akan bisa menjadi lembaga independent," tandas Rama.
Sangat gampang menjumpai caleg-caleg yang masih saling bertaut secara kekeluargaan. Di PDIP, misalnya ada nama Puan Maharani dan ayahnya Taufiq Kiemas. Di Partai Golkar, ada Agung Laksono dan anaknya, Dave Laksono. Di Partai Demokrat, ada Syarif Hasan dan istrinya, Inggrid MP Kansil yang seorang selebritis. Di PKS, ada Tifatul Sembiring dan istrinya, Sri Rahayu. Di PBB, ada kakak beradik, Yusril Ihza Mahendra dan Yusron Ihza Mahendra.
Masih banyak lagi kasus-kasus caleg Ampibi. Anak-anak politisi sepuh juga ikut berkompetisi di parpol yang didirikan atau pernah dipimpin ayahnya. Misal, Edi Baskoro anak SBY di Partai Demokrat dan Ahmad Mumtaz anak Amien Rais di PAN. Ada juga suami istri yang menjadi caleg tapi beda partai, seperti Ikang Fawzi dan istrinya, Marissa Haque. Ikang maju dari PAN, sementara Marissa dari PPP. (ron/asy)
