Dengan wilayah Kota Pekanbaru yang masyarakatnya hegemoni bagaimana pula dengan nasib warga non Muslim. Apakah hak mereka untuk mendapatkan makanan jadi dikebiri.
Seharusnya dalam momentum bulan puasa ini bagi yang menjalankan ibadah puasa merupakan saat yang tepat untuk belajar menghargai warga yang tidak berpuasa (seperti yang setiap tahun dicanangkan di Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang malah melarang Warung Kelambu namun diimbau buka seperti biasa untuk menghargai yang tidak puasa).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satu hal penting yang sering saya dengar dari pedagang makanan di wilayah Pekanbaru yang sering buka (pintu belakang) mereka berani buka karena sudah ada kesepakatan di belakang meja dengan Satpol PP dengan setoran sekian juta agar boleh buka dan tidak dirazia selama bulan puasa.
Dan yang paling membuat saya kaget adalah dengan adanya aturan begitu justru lebih banyak PNS (pegawai negeri sipil) yang dengan tidak ada rasa 'malu' menggunakan baju dinas duduk makan di dalamnya.
Sebaliknya saya pernah merasakan bulan puasa di Kota Bengkalis yang bebas buka rumah makan dan kedai kopi justru tidak ada nampak warga Muslim (apalagi yang baju dinas) duduk makan di rumah makan atau kedai kopi karena malu dilihat orang.
Demikian juga dengan Malaysia yang dominan penduduknya Melayu Muslim. Justru rumah makan menggelar meja makan sampai ke kaki lima. Namun, tidak ada warga Melayu yang makan.
Ketika dengan heran saya tanyakan masalah tersebut ke pemilik kedai mereka tidak pernah dilarang untuk berjualan makanan di siang hari. Namun, mereka tetap punya etika. Apabila ada warga Muslim yang hendak belanja tidak mereka layani.
Jadi untuk masyarakatnya hegemoni walaupun dominan Muslim adalah lebih bijak bila mencabut larangan tersebut. Biarkan warga non Muslim dapat makan.
M Johan
Jl Sudirman 117 Pekanbaru
johan_1@yahoo.com
08126802828
Keterangan foto: Sebuah warung makan tetap buka di bulan puasa (/dok detikcom).
(msh/msh)











































