Papua dalam Intervensi Asing

Papua dalam Intervensi Asing

- detikNews
Jumat, 15 Agu 2008 16:33 WIB
Papua dalam Intervensi Asing
Jakarta - Akhir-akhir ini banyak surat kabar baik cetak maupun elektronik yang menanggapi/ mem-blow up kasus datangnya surat dari 40 anggota kongres Amerika yang menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membebaskan pendukung OPM yang ditangkap kerena mengibarkan bendera Bintang Kejora (bendera OPM).

Kita harus peka dan sigap. Apa maksud dibalik dari surat tersebut? dan Punya kepentingan apa Amerika mengurusi urusan dalam negeri orang lain?

Kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa di balik itu semua adalah bentuk dari intervensi Amerika yang akan mengancam persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Kita tidak boleh kecolongan sebagaimana sejarah silam Timor Timur dan Kita harus jaga Papua agar tidak lepas dari tanah Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kita lihat Amerika mempunyai kepentingan di dalamnya. Baik dari segi politik maupun ekonomi. Fakta AS punya kepentingan yaitu perusahaan Amerika PT Freeport menguras habis emas di papua.

Ada pengamat hubungan internasional mengatakan surat tersebut bukanlah mengatasnamakan negara AS karena yang mengungkapkannya bukan presiden AS. Tetapi, dari sebagian anggota kongres AS. Jadi hanya kebebasan berpendapat saja dan tidak perlu dianggap serius.

Jika kita melihat secara komprehensif bahwa suatu negara dalam melakukan intervensinya tidaklah harus menggunakan presiden dan mencapai kepentingannya. Contoh dalam menguasai ekonomi suatu negara Amerika tidak harus menggunakan kekuatan negara. Tetapi, menggunakan perusahaan-perusahaan multinasionalnya seperti Exon Mobile, Freeport, dan lain-lain.

Dalam penyebaran ide-ide sekuler atau liberal atau kapitalisme Amerika menyebarkankannya dengan menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) komprador dan agen-agennya seperti George Soros, AKKBB, JIL, dan lain-lain. Dalam militer AS menggunakan CIA dan FBI.

Alhasil, sangatlah mungkin bagi AS melakukan intervensi terhadap Indonesia yang memang menginginkan Papua yang kaya akan sumber daya alamnya lepas dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Umat Islam wajib hukumnya menjaga keutuhan wilayahnya dari penjajahan (AS).

Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Sultan Abdul hamid II pada masa Kekhilafahan Islam Turki Ustmaniy. Secara tegas tidak rela Palestina lepas dari wilayah kekhilafahan penjajahan Inggris dan sekutunya. Wallahu'alam.

Ririh Priyatna Jafar
Abesin Bogor
jafar_itk@yahoo.com
085710373769


(msh/msh)



Berita Terkait