Transisi Demokrasi

Jakarta - Transisi demokrasi pada umumnya selalu ditandai oleh (re)konsolidasi berbagai elemen. Sebagai sebuah fase penting dalam perubahan tatanan nilai, kelembagaan, dan organisasi sosial transisi demokrasi menuntut pergeseran dan perombakan mendasar struktur masyarakat sebagai prasyarat dan katalis.

Indonesia kini tengah menghadapi ujian ke sekian di masa transisi tersebut. Kala rapor ujian yang lalu masih menunjukkan warna mencemaskan pertanyaannya akankah kondisi demikian akan berulang (dalam istilah dan wajah yang lain). Sepenuhnya bergantung pada bagaimana prasyarat-prasyarat tersebut dapat diwujudkan secara jelas, tegas, dan kokoh.

Ada prasyarat penting di antara transisi demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia: adanya konsolidasi masyarakat sipil yang baik. Selama ini upaya konsolidasi sipil masih kalah terorganisir dengan konsolidasi masyarakat politik, masyarakat ekonomi, hukum, dan birokrasi.

Karakter paling jelas dari kondisi konsolidasi sipil adalah: ad hoc. Tidak dilengkapi dengan manajemen modern serta ketidakmandirian basis finansial.

Akibatnya konsolidasi sipil terancam kerentanan-kerentanan yang dapat membuat ambruk bangunan konsolidasi secara seketika. Perlunya upaya lebih keras dan cerdas bagi masyarakat sipil dalam berkonsolidasi amat krusial.

Momentum politik 2009 yang menjelang akan kembali menjadi ujian yang menampakkan kesiapan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Hal tersebut ditentukan oleh wajah konsolidasi sipil yang terbentuk.

Zain Al-Muttaqin
Jl Ciwaregu 3B 40121 Bandung
almuttaqin.zain@gmail.com
081572238588

(msh/msh)