Belajar Demokrasi

Jakarta - Dalam sebuah seminar Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Hatta Rajasa mengatakan di satu sisi kehidupan demokrasi mampu melahirkan dinamika masyarakat. Namun, di sisi lain ternyata kehidupan demokrasi menghabiskan biaya yang sangat mahal. Hatta kali ini menyebut pilkada sebagai hal yang membuat demokrasi menjadi mahal.

Apa yang dikatakan itu mungkin sudah sering disebut dan dianalisa banyak orang. Namun, sebenarnya demokrasi bisa menjadi murah apabila kebiasan-kebiasaan lama yang terjadi dalam pilkada, pemilu legeslatif, bahkan pemilihan presiden tidak diulangi.

Menjadi kebiasaan dalam setiap pemilihan biasanya para kandidat akan menggunakan money politic untuk bisa meraih kemenangan. Money politic memang menjadi bagian dari tim pemenangan pemilihan. Money politic itu digunakan para kandidat untuk melakukan berbagai macam sosialisasi program  dan untuk mendongkrak popularitas sang calon.

Money politik yang demikian itu wajar dan bisa diterima. Kenyataannya money politic yang berkembang saat ini lebih dari itu. Fungsi money politic menjadi sarana untuk membeli suara rakyat. Semakin tinggi tarifnya atau amplopnya suara itu akan semakin terbeli.

Demikian sebaliknya. Money politic bisa diterima oleh masyarakat walau masyarakat tahu itu suap karena disebabkan oleh berbagai faktor.

Pertama, masih banyak masyarakat kita hidup di bawah garis kemiskinan sehingga pilkada, pemilihan legeslatif, dan pemilihan presiden dianggap sebagai sebuah hari-hari yang penuh rezeki. Setiap hari mereka makan dan minum ditanggung oleh kandidat. Pada hari H mereka diberi amplop yang berisi uang dengan jumlah yang menggiurkan. Dengan adanya pilkada, pemilihan legeslatif, dan pemilihan presiden beban hidup mereka menjadi ringan.

Kedua, pilkada, pemilihan legeslatif dan pemilihan presiden sebagai sebuah dagang sapi. Di situ terjadi proses kesepakatan antara calon dengan masyarakat atau parpol untuk jual beli suara atau dukungan. Keduanya sepakat untuk melakukan hal ini karena sama-sama untung. Soal masalah nanti itu urusan belakangan. Bagian ini bukan dilandasi oleh faktor kemiskinan tetapi lebih banyak dilandasi faktor mendapat duit.

Ketiga, tidak ada sangsi yang tegas dari proses-proses penyalahgunaan money politic atau dagang sapi walaupun sebenarnya ada undang-undangnya yang mengatur.

Dari hal-hal itulah yang membuat biaya demokrasi menjadi mahal. Bagi kandidat yang menang atau memperoleh kemenangan. Uang yang dihambur-hamburkan tidak menjadi masalah. Tetapi, bagi yang kalah ia bisa stres menanggung beban hutang atau hartanya habis dan susah untuk kembali.

Namun, bagi pemenang mereka tetap akan berpikir bagaimana uang untuk mencapai kemenangan itu akan kembali sehingga dalam perjalanan karirnya ia lebih mengedepankan proyek daripada pembangunan. Setiap langkah kebijakan selalu dipikirkan menguntungkan dirinya atau tidak.

Bila tidak maka kebijakan itu tidak akan dilakukan meskipun membawa manfaat bagi masyarakat. Hal seperti itu sudah terjadi akibatnya banyak para kepala daerah melakukan korupsi atau para wakil rakyat yang tidak malu-malu menerima uang insentif.  

Untuk mencegah hal tersebut di Indonesia memang perlu waktu. Demokrasi di Indonesia masih dalam taraf belajar sehingga di sana-sini masih banyak terjadi tindakan tidak demokrasi di tengah-tengah demokratisasi. Namun, kondisi ideal bisa dipercepat apabila kita melakukan langkah-langkah yang mendukung agar biaya demokrasi tidak mahal.

Pertama, menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan biasanya akan berbanding
lurus dalam kehidupan berpolitik. Semakin sejahtera orang akan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Ia tidak akan mudah tergoda dengan iming-iming, rayuan, dan janji. Terutama duit dari kandidat. Untuk itu kesejahteran harus dibangun dengan serius.

Kedua, memberi pendidikan politik bagi rakyat. Memberi pendidikan politik bagi rakyat miskin tentu lebih sulit dibanding dengan memberi pendidikan politik di kalangan masyarakat yang sejahtera. Namun, hal ini tetap harus dilaksanakan. Terbukti pada tahun 1955, meskipun Indonesia masih belum sejahtera namun pemilu pada waktu itu berjalan sangat demokratis, jujur, dan adil.

Ketiga, mengajarkan etika politik. Politik yang tidak beretika membuat biaya demokrasi menjadi mahal. Orang yang melakukan dagang sapi merupakan orang yang meninggalkan etika dan lebih mengedepankan kepentingan sesaat. Etika yang berada di sekeliling kita sebenarnya cukup luhur yang intinya mengajarkan kita tidak rakus dalam harta.

Keempat, membatasi partai politik. Harus diakui dengan semakin banyaknya parpol akan semakin banyaknya penyalahgunaan money politic dan proses dagang sapi. Misalnya dalam saat Pilkada Jakarta, parpol besar dan kecil, yang aktif
dan papan nama semuanya bermain dalam pilkada itu.

Kelima, tegas dalam sangsi hukum. Selama ini undang-undang yang memberi sangsi hukum atas terjadinya penyalahgunaan money politic tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga praktek-praktek ilegal itu seolaholah menjadi legal.

Bila hal-hal tersebut berjalan tentu biaya demokrasi tidak seperti yang terjadi saat ini. Mahalnya biaya demokrasi disebabkan tidak tepatnya fungsi money politic, kemiskinan, rendahnya pendidikan politik, banyaknya parpol, tidak adanya etika, dan lemahnya sangsi hukum.

Ardi Winangun
Jl Kendal Menteng Jakarta Pusat
ardi_winangun@yahoo.com
08159052503

Penulis adalah Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI.

(msh/msh)