Jika lulusan Belanda masa perjuangan menghasilkan "anak durhaka" karena perlawanannya pada orang tua angkatnya, sebaliknya lulusan USA lebih memilih bekerja sama bahkan berucap, "Amerika adalah tanah air saya yang kedua."
Steven Hiat, dalam A Game as Old Empire [2007:45] menyebut mereka yang bersedia menjadi "mitra dan pekerja ekonomi-politik Amerika" sebagai manusia-manusia "antek" yang oportunistik karena lebih suka mengabdi pada bangsa asing daripada bangsa sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
John Perkins [2004:34] menyebut mereka sebagai kumpulan ilmuwan yang berideologi neolib dan bekerja menuntut peran negara/ pemerintahan di negara-negara berkembang harus diminimalisir. Kekuasan pasar harus dimobilisir. Pasar harus jadi penentu yang kewenangannya melebihi rakyat dan negara/ pemerintah. Para antek inilah subyek penting yang menjual bangsanya demi karir pribadi dan kelompoknya.
Tentu ini hipotesa yang layak direnungkan oleh kita semua. Terutama ketika bangsa ini belum menjadi bangsa yang mandiri dan modern. Sebab, walau sudah merdeka, kita masih sangat tergantung dan menggantungkan diri dengan "tangan-tangan asing". Dan, renungan ini akan lebih bermakna ketika kita sedih karena sedang terpuruk akibat 10 tahun krisis yang belum berujung.
Pemimpin yang Karnal
Agar kita tak kehilangan kesempatan dan kepercayaan alangkah bijak jika kita mulai dengan pertanyaan, apa arti kehadiran ilmu eko-politik dan kepada siapa pemimpin bangsa harus berpihak. Jawabannya tentu beragam. Tetapi, dalam konteks keindonesiaan ketika problem bangsa ini masih berputar pada tiga hal fundamental berupa kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan maka hadirnya ilmu eko-politik adalah untuk mengentaskan problem tersebut.
Lalu, tentu saja pemimpin tersebut harus bahu-membahu bersama orang-orang miskin menyelesaikan problemnya. Sebab menyelesaikan problem mereka adalah menyelesaikan tugas besar dan menyelesaikan 50% problem bangsa. Itu artinya gagasan menghadirkan ilmu eko-politik dan menjelaskan fungsi pemimpin yang berideologi nasionalis - kerakyatan menjadi salah satu cara jitu mengatasi "stagnasi ekonomi-politik yang sedang kita hadapi."
Amartya Sen [1999] menulis, menyembulnya gagasan "bersama kaum miskin" adalah munculnya "dekonstruksi" terhadap struktur ekonomi - politik lama yang cenderung despotik. Karena itu ia tidak merujuk pada gelar kesarjanaan dan di mana mereka mendapatkannya, melainkan pada progresifitas gagasan sebagai subtansi pesannya. Tetapi, syarat pemimpin ini haruslah menguasai masa lalu [sejarahnya] dan membuka seluasnya pada masa depan.
Dengan begini ia haruslah seorang "pembelajar" yang progresif dan mengapresiasi pembaruan dalam program ekonomi - politiknya. Ia menerjemahkan kaidah "mempertahankan [sejarah] masa lalu yang masih baik, menerima, dan mencipta sesuatu yang baru yang lebih baik [sejarah baru]". George Orwell [1974] menyebutnya sebagai "orang yang menyimpang dari arus utama" karena kemampuannya untuk tidak memperkaya diri dan "setia" pada arus idealisme yang ditinggalkan banyak orang.
Secara psikologis gagasan kepemimpinan yang menyimpang (crank) memiliki dua dimensi pemaknaan. Anti libidinal [tidak tertarik secara membabi buta pada lawan jenis] dan anti kapital [asketis, tidak tertarik secara membabi buta pada kekayaan material]. Pemimpin ini dengan demikian lahir menjadi "karnal" karena mencintai yang tak lazim, intelektual, spiritual, dan kaum miskin.
Strong Leadership
Memang, krisis ekonomi - politik hasil terapan pemimpin lama pastilah menghadirkan sebuah momentum perubahan. Tetapi, ia tidak cukup agar menjadi "perubahan yang diinginkan." Karenanya, ia masih memerlukan ikon kepemimpinan: seorang pemimpin berkarakter yang punya kharisma, dengan pandangan dan kepedulian yang menyimpang dari kelaziman.
"Just as every convictions begins as a whim," ujar Heywood Broun [1988], "so does every emancipator serve his apprenticeship as a crank. A fanatic is a great leader who is just entering the room."
Seorang pemimpin yang keluar dari keumuman karena bermental muda dan tidak tersandera oleh masa lalunya. Seorang yang mampu mengubah kerumunan menjadi barisan.
Dan, dalam hal kepemimpinan transisi, model kepemimpinan yang dibutuhkan bangsa ini adalah kepemimpinan yang kuat, berkarakter, mendengar, dan kerja keras sambil menggalang kerja sama dengan lingkup internasional. Dialah pemimpin yang tebar kerja. Bukan hanya tebar pesona. Dialah pemimpin yang bekerja cepat, tepat, terkordinasi hingga sampai pada targetnya. Dialah sumber inspirasi rakyat untuk bekerja dan berprestasi.
Harus diakui, transisi politik - ekonomi sering mendatangkan "luapan perasaan" tak terkira. Banyak orang menganggap transisi adalah demokrasi. Lalu berharap demokrasi adalah kesejahteraan dan kestabilan. Padahal ketiganya dalam posisi masing-masing yang sangat berbeda. Intinya, transisi hanyalah keadaan dari zaman tidak demokratis menuju demokratis. Ia merupakan suasana yang harus dilewati.
Sedang demokrasi hanyalah alat. Bukan kesejahteraan itu sendiri. Singkatnya, demokrasi baru akan berbuah jika dijalankan. Bukan dibicarakan. Nah, untuk menjalankan dan mempraktekkannya diperlukan pemain-pemain baru, aktor-aktor baru, bahkan pemimpin-pemimpin baru. Tentu saja akan lebih baik jika muda dan energik sehingga terbebas dari "dosa masa lalu."
Di atas segalanya jika kita tak segera menampilkan, memilih, dan bersama ekonom - politisi yang mampu jadi pemimpin bangsanya di atas kepemimpinan diri dan golongannya. Maka hilangnya kepercayaan di antara kita dalam menuntaskan kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan akan jadi kenyataan. Selanjutnya akan melahirkan suatu model distrust society yang menggerus modal sosial kita sebagai bangsa. Hilanglah kesempatan, hilanglah harapan menjadi Indonesia seperti yang tertulis dalam Pancasila dan UUD-45.
Bambang W Soeharto
Jl Mampang Prapatan IV/80
Jakarta Selatan
bw_soeharto@yahoo.com
7993121
(msh/msh)











































