.webp)
Dilalah niat baik justru menuai perdebatan. Target penghematan industri malah berhadap-hadapan dengan kepentingan buruh. Pemerintah dianggap melupakan hak buruh. Demi pencapaian target penghematan. Berdasar pada hiruk pikuk kondisi di atas sebenarnya ada pertanyaan mendasar yang mesti dijawab pemerintah.
Apakah pemerintah mempunyai strategi terpadu efisiensi energi nasional. Jika jawabannya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan SKB lima menteri sebagai langkah terpadu efisiensi energi nasional berarti pemerintah tidak serius dalam menangani krisis energi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kenaikan harga BBM dan listrik untuk mencapai tingkat keekonomian dan SKB 5 menteri untuk mencapai target penghematan listrik masih bersifat spontan. Energy Efficentrum dalam jangka pendek mengusulkan 5 langkah implementasi yang sistematis untuk menghadapi krisis energi.
Pertama, perlu adanya pemetaan penyebaran dan pemanfaatan energi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dapat memberikan gambaran jelas tentang kondisi energi kita dan keseimbangan kebutuhan energi. Pengukurannya tidak hanya sebatas pada kondisi terkini tapi juga mencakup masa depan.
Penggunaan energi terkini di setiap wilayah perlu dihitung secara riil. Kemudian setiap wilayah harus mampu memberikan prediksi jelas mengenai kebutuhan energi minimal 10 tahun ke depan. Contohnya adalah efisiensi tidak akan efektif bila pertumbuhan produk otomotif tidak ditekan.
Jelas-jelas industri otomotif sedang mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Padahal otomotif sudah pasti mengkonsumsi energi yang tidak sedikit. Atau manajemen transportasi nasional hanya dijawab dengan pembangunan jalan tol dan transportasi semi massal. Bukan pembangunan transportasi massal seperti kereta api.
Kedua, target efisiensi per wilayah. Tujuannya adalah sebagai implementasi dari hasil pemetaan penyebaran dan pemanfaatan energi. Jika SKB memfokuskan target penghematan hanya sebatas pada sektor industri target per wilayah lebih bersifat menyeluruh. Andaikan per wilayah dapat menghemat energi minimal 20 persen bagaimana bila ini dilakukan serentak di seluruh nusantara.
Tentu pencapaian target efisiensi akan lebih signifikan. Selain itu kondisi ini dapat menjadi sebuah gerakan bersama atau kolektif bagi seluruh komponen bangsa. Kepala daerah tentu akan menjadi figur utama yang akan menggerakkan program ini.
Jika tidak tercapai masyarakat di wilayah tersebut dapat memberikan sanksi sosial dengan tidak memilih pemimpin daerah yang tidak dapat menghemat energi. Karena ketersediaan energi berkaitan dengan pertumbuhan serta perkembangan suatu daerah.
Ketiga, Publikasi penghargaan dan sanksi. Seperti disinggung di atas langkah ini sebagai syok terapi bagi terlaksananya pencapaian efisiensi energi nasional.
Keempat, Pembentukan Lembaga Standarisasi dan Labelisasi. Tugas lembaga ini nantinya adalah sebagai penilai produk-produk mana saja yang hemat energi. Peran lembaga ini menjadi sangat vital karena melihat perkembagan pertumbuhan
produk-produk yang memakai energi.
Contohnya adalah meningkatnya pertumbuhan penjualan elektronik pada semester I 2008. Pertanyaannya adalah apakah produk yang terjual tersebut sudah hemat energi atau belum.
Kelima, pembentukan pusat informasi dan relawan energi. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan program di atas. Pusat informasi yang berada di tengah-tengah masyarakat akan membuat pertumbuhan perubahan gaya hidup dan kesadaran hemat energi akan tercapai secara signifikan. Sedangkan relawan difungsikan sebagai fasilitator dan inspektur lapangan yang akan selalu mengingatkan pentingnya hemat energi.
Langkah jangka pendek ini untuk menguatkan pemahaman bahwa efisiensi bukan pembatasan produktivitas dan kenyamanan melainkan pengelolaan pemanfaatan energi secara efektif. Pengelolaan pemanfaatan energi yang dimaksud adalah bagaimana energi dimanfaatkan berdasarkan pada kebutuhan saja. Ini bisa dilakukan dengan mengaudit konsumsi energi di tiap sendi kehidupan dan kemudian digunakan secara proporsional.
Tahap selanjutanya Energy Efficentrum mendorong dilakukannya advokasi kebijakan terbuka. Urutan dari kebijakan terbuka tersebut adalah sebagai berikut:
1. Keterbukaan dalam pengelolaan energi nasional [termasuk kontrak karya, eksplorasi, eksploitasi, distribusi, dan pemanfaatannya].
2. Akses masyarakat terhadap energi.
3. Kepastian penyediaan energi bagi masyarakat tidak mampu.
4. Harga energi yang terbagi dalam pengelompokan.
5. Riset, komersialisasi, dan pemanfaatan teknologi energi.
6. Riset, komersialisasi, dan pemanfaatan teknologi sumber-sumber energi terbarukan.
Sumbangsih pemikiran dari Enerfy Efficentrum ini diharapkan dapat mengubah paradigma berpikir pemerintah dalam menangani krisis energi nasional. Ada kecenderungan langkah yang diambil pemerintah berdasar pada pertimbangan nilai komersialisasinya. Bukan penanganan utuh dari inti masalah krisis energi.
Jadi secara jelas pemerintah tidak serius dalam mengatasi krisis energi nasional. Dugaan ini muncul berdasar pada paparan di atas: Harga Listrik dan BBM dinaikkan, industri ditekan, serta Gedung pemerintah diminta hemat.
Namun, pertumbuhan otomotif, elektronik, dan pembenahan manajemen transportasi massal serta tata kota dibiarkan begitu saja. Hulu dan hilir strategi efisiensi energi nasional bukan dua kutub yang tidak saling berhubungan. Melainkan dua kutub yang saling melengkapi.
Jika salah satu berseberangan efeknya adalah benturan yang mengakibatkan kegagalan program. Apakah ini hal yang disengaja oleh pemerintah. Sekali lagi pemerintah sebaiknya memikirkan ulang langkah-langkah penanganan krisis energi saat ini yang tidak menyentuh akar masalah sebenarnya.
Irfan Fauzi
Jl Cililin Raya No 7 Jakarta
energyefficentrum@yahoo.co.id
0817854953
(msh/msh)
