Dilema Listrik

Jakarta - Listrik adalah pelita kehidupan. Listrik sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat umum dan dunia industri. Konsumen rumah tangga membutuhkan listrik untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Dunia industri juga membutuhkan listrik untuk menunjang kapasitas produksinya.

Krisis listrik yang ditunjukkan oleh frekuensi pemadaman yang tinggi di berbagai daerah akhir-akhir ini tentu saja merugikan banyak pihak. Sebab, pasokan listrik yang lancar dan memadai sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya. Kerugian yang diderita dunia industri akibat pemadaman bergilir ini konon mencapai Rp 300 juta - 700 juta per hari.

Selain itu, krisis listrik juga mempunyai efek luar biasa bagi perekonomian nasional. Salah satunya adalah ancaman terhadap hengkangnya investasi asing.
Sejumlah perusahaan asing, terutama dari Jepang, sudah memberi warning untuk pindah ke negara lain jika pemadaman listrik terus berlanjut.

Apabila ancaman hengkang benar-benar terjadi, perekonomian nasional tentu terganggu karenanya. Akibatnya, tak mustahil perekonomian nasional akan terpuruk sama seperti yang terjadi pada 1997/1998.

Memang diakui, permasalahan krisis listrik ini menjadi beban berat dan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah ingin melakukan penghematan energi melalui pengaturan beban listrik.

SKB (Surat Keputusan Bersama) lima menteri tentang pergeseran jam kerja diharapkan mampu mendukung target penghematan listrik ini. Namun, di sisi lain kebijakan tersebut menuai kritik dari dunia usaha. Sebab, selain tidak efektif, pengaturan jam kerja juga akan merugikan buruh dan menghambat kelangsungan produksi dunia industri.

Semua masalah tentu ada jalan keluarnya. Demikian pula dengan krisis listrik. Penghematan energi memang sangat diperlukan, namun seyogianya konsep dan operasionalnya tidak merugikan semua pihak. Dalam jangka pendek, SKB lima menteri yang sudah terlanjur diterbitkan harus didukung dengan sosialisasi dan saling kerja sama antara semua pihak.

Kemudian untuk jangka panjang, pemerintah perlu membuat desain penghematan energi yang tepat sasaran. Dalam hal ini, gerakan "mengencangkan ikat pinggang" harus menjadi agenda nasional yang harus dilakukan secara konsisten dan disosialisasikan secara berkesinambungan.

Selanjutnya, dalam upaya mengantisipasi krisis energi untuk ke sekian kalinya, pemerintah perlu melakukan pengembangan energi alternatif. Kita bisa meniru Jerman yang berhasil mengembangkan sumber energi dari angin, bio diesel, serta sumber energi dari matahari. Indonesia bisa!

R Adie Prasetyo
Jl Mampang Prapatan VI/66 Jakarta Selatan
nusantaracom@yahoo.com
081510991945

Penulis adalah Peneliti Nusantara Centre.

(msh/msh)