Memaknai Hari Koperasi

Jakarta - Tanggal 12 Juli 2008 adalah hari Koperasi yang ke-61. Sebuah usia yang tidak lagi muda di tengah tanggung jawab memajukan "perekonomian nasional." Koperasi menjadi "alat yang menyejarah" bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat.

Koperasi menjadi wadah ekonomi yang politis agar cita-cita rakyat banyak dapat terpenuhi. Koperasi harus dipelajari dari sejarahnya yang panjang. Sejarah pergerakan bangsa dalam upaya kemartabatan bangsa.

Secara umum belajar sejarah pondasi Koperasi adalah belajar dari Mohammad Hatta. Tetapi, pada Bung Hatta magnitude-nya dalam sejarah dan pembangunan nasional bangsa kita tidaklah bisa diredusir hanya sebagai pemikir ekonomi Bapak Koperasi Indonesia saja. Sebagaimana kita ketahui bersama Hatta adalah salah satu Bapak Bangsa dan sekaligus berperan sebagai intelektual dan politisi yang organik.

Keterlibatan Bung Hatta dalam politik bukanlah karena keterpukauannya terhadap dinamika dunia. Melainkan karena beliau melihat bahwa politik merupakan salah satu jalan untuk mencapai obsesi besarnya: Indonesia merdeka dan pembangunan bangsa.

Dalam konteks ini berpolitik untuk mencapai kemerdekaan dan pembangunan bangsa bisa jadi merupakan kata kunci [keyword] dan merupakan muara pemaknaan dari seluruh aktivitas Bung Hatta yang pengungkapannya tak tergelincir hanya pada satu segi atau satu bidang saja.  

Maka, meskipun Bung Hatta secara akademis berlatar belakang ekonomi ia menjadi nasionalis Indonesia sebelum perang dan bergerak dalam bidang ekonomi sebagai akibat tekanan-tekanan politik Pemerintah Kolonial. Dengan tajam Bung Hatta mengkritik para ekonom yang tidak berpolitik kebangsaan sebagai kaum yang mengalami "impotensi politik."

Mereka disebut Bung Hatta "sebagai usaha menggantikan perjuangan aktif dengan garis perjuangan yang paling lemah pertahanannya." Di sini kita melihat benang merah cita-cita perjuangan Bung Hatta yang terus digerakkan dengan totalitas ekonomi, intelektual, jaringan, bahkan spiritual. Singkatnya, ia menjadi ekonom yang tidak terjebak pada ekonomi semata dalam pergerakan kebangsaan.

Bung Hatta, dalam konteks itu berpandangan bahwa perjuangan politik kebangsaan dalam semua bentuk aktivitas ekonomi, intelektual, jaringan, bahkan spiritual dianggap relevan karena dasar-dasar politik untuk melakukannya sudah kuat yaitu penjajahan yang berlarut. Bung Hatta ingin mengatakan bahwa tindakan penindasan politik kolonial harus dilawan dengan perlawanan politik kebangsaan (Indonesia). Dan, tentu saja bukan dengan "menyembunyikan diri" pada kegiatan-kegiatan ekonomi.

Dengan memberikan gambaran yang sedikit lebih luas ini ingin ditegaskan bahwa keberadaan Bung Hatta diperuntukkan kita semua. Secara "lintas sektoral" dan untuk seluruh segi kehidupan kebangsaan. Jadi bukan hanya pada segi atau bidang tertentu saja. Sebagai seorang negarawan yang turut membidani lahirnya Indonesia merdeka Bung Hatta akan mengerahkan seluruh daya dan potensi yang ada dalam dirinya untuk kepentingan kemerdekaan dan pembangunan bangsa secara total.

Sebagai seorang akademika, misalnya, ia mengerahkan kekuatan intelektualnya untuk kepentingan bangsa. Sebagai seorang pemimpin nasionalis dan politik ia mengerahkan kekuatan imajinasi politiknya untuk tujuan yang sama.

Pada perspektif totalitas inilah kita harus memahami konteks pemikiran dan gerakan Bung Hatta dalam bidang ekonomi dan koperasi. Sekali lagi ingin dikatakan bahwa gagasan dan gerakan Bung Hatta dalam bidang ekonomi dan koperasi bukanlah suatu tindakan atau aktivitas yang berdiri sendiri.

Erat terkait pada obsesi besarnya tentang Indonesia merdeka dan pembangunan bangsa secara menyeluruh yang dalam bahasa sekarang pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam arti kata lain gagasan-gagasan serta keprihatinan intelektualnya atas kondisi ekonomi masyarakat Indonesia haruslah selalu dikaitkan secara integral dengan persoalan bangsa di mana Bung Hatta ikut membidani kelahirannya.

Enam puluh satu tahun sudah gagasan kemerdekaan ekonomi dan kemerdekaan politik kita lalui. Sayang, kemerdekaan politik belum menjadikan kita merdeka secara ekonomi. Pangan kita belum berdaulat sehingga kemiskinan meningkat. Lihatlah, prestasi kita sekarang. Jumlah penduduk kita adalah 211.000.598 jiwa yang menurut perhitungan nanti pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 250 juta. Mereka menghuni di 17.504 pulau yang sayangnya belum seluruhnya diverifikasi dan diberi nama berdasarkan definisi pulau.

Dari jumlah tersebut, tingkat kemiskinan dan pengangguran terus bertambah. Tahun 2006, kemiskinan meningkat menjadi 39,05 juta jiwa atau 17.75% dibanding tahun 2005 sebesar 35,10 juta jiwa atau 15.97%. Jumlah pengangguran tahun 2005 sebesar 10,3% lalu naik pada tahun 2006 menjadi 10,8%. Dan, pada tahun 2007 angka pengangguran terbuka berada di angka 12,6 juta jiwa.

Tahun 2007 utang kita berjumlah Rp 1,460 triliun dan terbesar di Asean. Tentu, utang yang demikian besar dapat membangkrutkan kita semua. Terlebih nilai transaksi jual beli kita mengalami defisit. Hal ini karena jumlah impor Indonesia sampai 2007 lebih besar dari nilai ekspor.

Lalu, menurut laporan World Economic Forum, daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) kita nomer 50 dari 125 negara. Menurut Heritage Foundation, Indeks Kebebasan Ekonomi nomer 110 dari 157. Menurut The Economist, Indeks Kualitas Hidup kita nomer 71 dari 111. Menurut Transparency International, Indeks KKN kita pada nomer 130 dari 163. Dan, menurut UNDP, Indeks Pembangunan SDM kita berada pada nomor 108 dari 177 negara.

Agak menggembirakan, kita sudah memiliki banyak sekolah. Jumlah kampus misalnya, sampai tahun 2007 mencapai 2.739 buah [negeri dan swasta]. Tetapi, hanya 47% saja dari penduduk kita yang bisa selesai Sekolah Dasar/9 tahun. Karena itu, agar ekonomi rakyat tidak semakin hancur hendaknya ada prakarsa kebangkitan koperasi yang bergerak di ekonomi riil. Koperasi demi keadaban bangsa dan negara harus menjadi perhatian kita semua.

R Adie Prasetyo
Jl Mampang Prapatan VI/66 Jakarta Selatan
prasetyo_jurnalis@yahoo.com
081510991945

(msh/msh)