Sontoloyo

Jakarta - Guyonan politik Kepala BIN Syamsir Siregar yang menuding ada menteri 'sontoloyo' di Kabinet Indonesia Bersatu menyentak hati kita semua. Hal ini karena, menurut kamus kamus Bahasa Indonesia, 'sontoloyo' bermakna bodoh, konyol, tidak beres, atau brengsek. Dalam hal ini berarti ada menteri di Kabinet Indonesia Bersatu yang bodoh, konyol, tidak beres, atau brengsek.

Tentunya kebodohan dan kebrengsekan menteri tersebut bukan secara intelektual. Kesontoloyoan si menteri lebih kepada etika moral sebagai seorang pejabat Negara. Di samping itu yang pasti karena ada gesekan politik. Baik itu gesekan politik antara si menteri dengan Presiden maupun gesekan politik antara partai politik dengan pemerintah.

Dalam kaitan ini gesekan politik terjadi karena si menteri yang awalnya mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tiba-tiba menusuk dari belakang. Bahkan, ada pihak menyatakan si menteri ada keterkaitan dengan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang berakhir ricuh.

Menteri adalah seorang pembantu. Secara etika moral dia harus melayani, mengabdi, dan memberikan yang terbaik kepada tuannya secara lahir dan batin. Jika seorang pembantu rumah tangga misalnya melakukan tindakan yang bodoh atau brengsek maka tinggal menunggu waktu dia akan diberhentikan.

Dalam konteks kenegaraan tentu tidak sesederhana itu. Sebagai pembantu seorang menteri harus mengabdikan tenaga dan pikiran untuk negara. Ia harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum. Ia tidak boleh melanggar tata krama ketatanegaraan, dalam kondisi dan situasi apa pun, alias setia. Dengan begitu, ia telah memenuhi panggilannya sebagai seorang abdi Negara.

Fenomena 'kesontoloyoan' si menteri tentu bertolak belakang dari definisi di atas. Dia telah mengingkari hakikatnya sebagai abdi atau alat Negara. Tentunya fakta ini harus dibongkar agar rakyat tidak bertanya dan menduga-duga.

Umumkan kepada publik siapa menteri tersebut agar publik dapat menilai. Jika benar si menteri memang benar-benar 'sontoloyo' Presiden SBY perlu mengambil sikap yang tegas. Hal ini harus dilakukan karena menyangkut nama baik institusi Negara. Jika tidak, selain mempertaruhkan nama baik, ia juga akan menjadi duri dalam daging.

Prasetyo
Peneliti Nusantara Centre
Jl Mampang Prapatan VI/66 Jakarta Selatan
prasetyo_jurnalis@yahoo.com
081510991945 (msh/msh)