Jurnalisme Damai Meredam Konflik

Jurnalisme Damai Meredam Konflik

- detikNews
Rabu, 11 Jun 2008 07:54 WIB
Jurnalisme Damai Meredam Konflik
Jakarta - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diikuti maraknya aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia, aksi kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) mewarnai pemberitaan berbagai media massa nasional.

Dalam konteks kenaikan harga BBM masing-masing pihak baik pemerintah maupun pihak yang kontra kenaikan harga BBM saling mengeluarkan argumentasi masing-masing. Pemerintah beranggapan kenikan harga BBM disebabkan naiknya harga minyak dunia dan untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, di sisi lain pihak yang berseberangan beranggapan kenaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat karena kenaikan harga BBM akan diikuti dengan melambungnya harga kebutuhan pokok.

Sampai saat ini kedua pihak mengklaim bahwa pendapatnya yang paling benar, sehingga acap kali masyarakat di bawah tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi terkait kenaikan harga BBM ini. Yang mereka tahu, harga BBM naik, harga kebutuhan pokok naik, kehidupan semakin sulit tanpa tahu sebab musababnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam konteks penyerbuan FPI terhadap massa AKKBB, yang disebabkan permasalahan Ahmadiyah pun, banyak massa di bawah tidak mengetahui dengan pasti asal muasal masalah ini.

Ada pihak meyakini bahwa apa yang dilakukan FPI karena AKKBB mendukung gerakan Ahmadiyah. Namun, ada pihak yang berpandangan apa pun tindakan FPI merupakan tindakan yang salah karena melakukan kekerasan terhadap anak bangsa.

Kini yang muncul adalah statemen-statemen Pemimpin FPI Habib Riziq yang mengecam Ahmadiyah. Namun, di sisi lain ada sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membela mati-matian Ahmadiyah. Sebuah pertunjukan yang membuat hati ini menjadi miris, karena sesama anak bangsa saling mengecam, saling menyalahkan, dan saling merasa benar.

Jika sudah begini, massa akar rumput sebagai pendukung para pemimpinnya siap berhadapan. Padahal, mungkin saja para pendukung kedua pihak tidak memahami secara gamblang mengapa mereka harus dihadapkan satu sama lain. Mengapa mereka harus bermusuhan sesama muslim?

Jika sudah begini, media akan mendapat banyak sekali berita-berita aktual. Berita-beria hangat yang akan menarik para pembaca dan pemirsa. Namun, apakah ini yang kita harapkan? Tentu bukan.

Selain ketegasan pemerintah media sebenarnya memiliki peran sentral untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Media harus benar-benar memiliki komitmen untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran dengan cara-cara damai.

Media harus bisa memilih sumber-sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Media harus pintar mengambil kutipan-kutipan yang bisa mendamaikan suasana.

Memang, pernyataan kontroversi dan membakar akan mendatangkan pemirsa dan pembaca yang banyak. Namun, efeknya pada kesatuan dan persatuan anak bangsa. Sudah saatnya media bisa memilah dan memilih pemberitaan yang menyejukkan di tengah-tengah suasana hati yang sedang panas.

Sebagai contoh, dialog-dialog yang diproduksi oleh stasiun televisi hendaknya memberikan ruang bagi masing-masing kelompok untuk menyampaikan pembelaan dan pemikirannya. Jika kita melihat beberapa tayangan talkshow di televisi, kadang kedua pihak dihadapkan dalam satu wawancara. Namun, tidak diberikan waktu yang cukup untuk memberikan penjelasan.

Yang ada hanya saling menyalahkan, saling mengklaim kebenaran dan tidak memberikan solusi dan jalan keluar yang baik. Itukah yang dikehendaki stasiun televisi kita? Apakah itu membantu menyelesaikan masalah atau malah memperuncing masalah?

Tentu ini membutuhkan kepedulian dari para reporter, redaktur, produser, pemimpin redaksi bahkan para pemilik media massa dan siapa pun yang terlibat dalam dunia media untuk mengedapankan jurnalisme damai di tengah-tengah situasi yang panas ini.

Jika kini pemerintah telah menetapkan sebuah keputusan tentang Ahmadiyah, media harus memberikan informasi yang cukup kepada msayarakat apa latar belakang pemerintah menetapkan keputusan itu. Jangan media mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi saat ini. Kini media harus ikut mengambil bagian dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia.

Atur Toto Sulistyanto
Wisma Kodel Lt 2 Jakarta
atur@swara.tv
08999990207

(msh/msh)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads