Berharap Sikap Tegas Pemerintah

Jakarta - Terjadinya insiden Monas (Minggu, 1 Juni 2008) berupa bentrokan antara massa FPI (Front Pembela Islam) dan AKKBB (Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakjnan) menunjukkan bahwa suatu skenario konflik yang sengaja direncakan oleh pihak tertentu menuai hasil, yaitu isu pembubaran Ahmadiyah yang telah ditunggu-tunggu sebagian besar umat Islam termasuk FPI, Laskar Islam, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Namun, kini berubah menjadi keinginan sebagian kecil organasi massa dan masyarakat tertentu untuk membubarkan FPI.

Bahkan peristiwa ini telah melebar menjadi acaman serius terjadinya konflik horisontal antar sesama umat Islam tepatnya antara Garda Bangsa dan organisasi  lain di bawah bendara NU (Nahdlatul Ulama) serta sejumlah elemen masyarakat pro Gus Dur dengan kelompok FPI dan Lanskar Islam. Kalau hal ini terjadi maka kelompok di luar Islam yang selama ini ingin mengacaukan Islam semakin bertepuk tangan menuai kemenangan.

Tidak menutup kemungkinan terjadinya insiden ini merupakan salah satu bentuk ide pengalihan maraknya aksi-aksi demonstrasi menentang kebijakan kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) oleh pemerintah. Bahkan disinyalir peristiwa ini melibatkan pihak asing yang ingin mengacaukan kondisi keamanan negara.

Sebenarnya peristiwa ini tidak akan terjadi jika pemerintah segera secara tegas membubarkan Ahmadiyah yang nyata-nyata telah merusak dan menodai ajaran Islam. FPI dan umat Islam lainnya bukan memusuhi penganut Ahmadiyah secara personal (orang). Tetapi, yang dikehendaki adalah agar ajaran Ahmadiyah itu segera dihentikan.

Kesabaran umat Islam selama ini sudah cukup menunggu hasil proses hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai adanya Fatwa dari MUI selaku lembaga perwakilan umat Islam di bidang hukum dan ketentuan agama Islam, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bakorpakem, tidak memberikan hasil. Dalam arti pemerintah belum mengambil sikap terhadap Ahmadiyah.

Pemerintah dan jajarannya tampaknya selama ini memang dinilai telah banyak menyuluk atau menciptakan konflik-konflik horisontal di tengah-tengah masyarakat. Contoh sederhananya adalah terjadinya bentrokan antara sopir angkot yang resmi (plat kuning) dengan sopir angkot ilegal (plat hitam) di Tangerang baru-baru ini.

Padahal sesuai peraturan hanya kendaraan (mobil) yang plat kuninglah yang berhak berfungsi sebagai angkutan umum. Bukan plat hitam yang memang hanya untuk kepentingan kendaran pribadi.

Demikian pula terjadinya konflik antara masyarakat pendukung calong gubernur pada kasus Pilkada Maluku Utara tidak terlepas dari adanya sikap pemerintah yang tidak tegas dan konsisten terhadap penerapan ketentuan hukum dan undang-undang.

Kini bentrokan terjadi lagi yang berimbas adanya pro-kontra dalam masyarakat. Khususnya bagi umat Islam. Di satu sisi kelompok FPI, Laskar Islam, dan juga MUI ingin berjuang dan mempertahankan kemurnian ajaran Islam. Tetapi, keinginan itu tidak terpenuhi karena adanya sifat ambigu dan ketidaktegasan dari pemerintah.

Kalau ini tetap terjadi berarti pemerintah sama saja telah memelihara bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dalam hitungan hari akan terjadi konflik yang lebih besar di tengah masyarakat di seluruh daerah.

Oleh karena itulah pemerintah sekarang ini harus secara tegas dan tidak perlu lagi menunggu waktu untuk mengambil sikap terhadap Ahmadiyah jika ingin agar konflik ini tidak meluas di daearh-daerah. Adanya aksi-aksi balasan yang dilakukan oleh Garda Bangsa dan sejumlah elemen masyarakat pro Gus Dur di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menginginkan agar FPI dibubarkan merupakan contoh timbulnya konflik baru.

Bagaimana mungkin aksi kekerasan akan diselesaikan dengan cara kekerasan pula. Sebab, yang berhak membubarkan suatu organisasi adalah pemerintah bukan oleh organisasi lain. Apalagi jika hal itu disertai dengan cara-cara pemaksaan kehendak.

Tentu saja hal tersebut tidak boleh terjadi karena akan memecah belah persatuan umat Islam. Untuk meredam konflik ini kita berharap sekali lagi adanya sikap tegas dari pemerintah untuk segera mengeluarkan SKB bagi Ahmadiyah. Karena itulah akar permasalahannya.

Hanya dengan cara itu konflik ini dapat diredam. Apapun isi SKB (Surat Keputusan Bersama) itu hendaknya Ahmadiyah dan kelompok-kelompok lain yang mendukungnya harus menerimanya. Dan jika mereka tidak puas dapat mengajukan keberatan ke Komisi Yudisial sebagai langkah hukum yang tepat dan jauh dari konflik.

Di samping itu pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian harus tetap bertindak adil dan profesional dalam menangani aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Dalam arti jangan hanya pihak FPI yang disalahkan. Polisi harus mencari akar permasalahannya mengapa kasus itu terjadi agar keputusan yang diambilnya tidak menuai pro-kontra dalam masyarakat, khususnya umat Islam. Semoga.

Zamsir
Jl Monginsidi TR II/548 B Yogyakarta
zamsir@plasa.com
085228082375 (msh/msh)