Intermeso Dulu

Jakarta - Beberapa hari yang lalu seorang politikus perempuan yang masih muda menulis di sebuah harian nasional. Isinya tentang alternatif yang diyakininya bisa ditempuh sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM.

Pertama, pemerintah diminta menghemat biaya operasional penyelenggaraan negara. Kedua, pemerintah diminta menegosiasi ulang pembayaran hutang luar negeri (istilah kerennya moratorium, mungkin hampir sama dengan ngemplang untuk sementara) setidak-tidaknya untuk tahun ini. Dengan demikian diharapkan dana yang sedianya digunakan untuk membayar hutang bisa digunakan untuk mensubsidi harga BBM.

Alternatif pertama harus dilihat secara adil bahwa itu betul. Bagi saya, perilaku para pemimpin dan wakil rakyat kita sangat boros dalam hal anggaran. Sekali lagi para pemimpin dan wakil rakyat yang sudah pasti di dalam kelompok wakil rakyat termasuk juga rekan-rekan atau keluarga dari politikus perempuan atau mbak yang saya sebut di atas.

Contoh perilaku boros adalah memakai jas untuk aktivitas sehari-hari. Jas adalah pakaian yang diadaptasi dari bangsa Eropa. Karena di sana dingin maka mereka memakai jas untuk menghangatkan badan. Dasar orang Indonesia ini masih bermental bangsa terjajah. Nggak mau kalah dengan orang Eropa. Ikut-ikutan pakai jas.

Tetapi, karena di negara ini iklimnya panas maka direkayasalah supaya iklim di ruang kerja mereka mirip seperti iklim di Eropa. Caranya dengan memasang AC yang daya minimalnya 400 watt itu di tiap ruangan. Dan masih banyak perilaku boros yang tidak usah disebutkan secara rinci. Toh, kita semua sudah mengetahuinya.

Intermeso dulu. Belum lama ini pernah ada pemimpin partai politik yang usul supaya gaji petinggi negara dipotong 30%. Wah, kalau yang dipotong 30% gajinya ya nggak terasa. Wong yang bikin boros itu tunjangannya.

Mulai dari tunjangan jabatan, mobilitas, pisah keluarga, komunikasi, dan lain-lain, yang malah bisa tiga kali lipat besarnya dari gaji pokok. Kalau boleh tahu berapa sih biaya yang sudah dihabiskan dalam satu tahun untuk tunjangan komunikasi pejabat pemerintah dan anggota DPR?

Jadi, kesimpulannya yang harusnya berhemat bukan cuma pemerintah ya Mbak. Tapi, juga para wakil rakyatnya juga. Apalagi sering tuh di media massa, kunjungan kerja anggota DPR/DPRD yang nggak jelas maksud dan tujuannya. Malah ada yang mengajak istri. Malah mungkin ada juga yang mengajak perempuan yang bukan istrinya. Nah, lho.

Untuk alternatif yang kedua, yaitu moratorium pembayaran hutang luar negeri. Itu sih sah-sah saja. Tapi, dengan catatan harga minyak nggak terus-terusan naik. Kalau terus-terusan naik, ya, gawatlah negara ini. Beban subsidi makin besar. Sementara bunga hutang juga semakin banyak. Padahal, dengan situasi Timur Tengah seperti sekarang ini sangat tidak mungkin mengharapkan harga minyak akan tetap apalagi turun.

Selain itu, perlu diingat pelajaran di SD dulu bahwa minyak adalah sumber daya alam yang suatu saat bisa habis. Digabungkan dengan pelajaran dasar ekonomi di SMA bahwa bila stok menurun-harga naik maka sangat tidak mungkin untuk mengharapkan harga minyak akan tetap untuk ke depannya. Apalagi turun.

Saya sangat berharap supaya semua komponen bangsa ini bersikap proaktif dan bukannya reaktif. Apalagi di koran beberapa waktu lalu saya membaca tentang penemuan motor dengan bahan bakar air. Ini baru namanya solusi nyata. Bukan sekedar wacana normatif yang tidak aplikatif. Selain itu, pemberantasan korupsi tetap dijalankan. Pemerintah dan DPR lebih terbuka kepada rakyat dalam hal pemakaian uang negara.

Saya kok masih berpikir positif bahwa kita pasti bisa mengatasi masalah yang ada di depan mata. Bukan begitu, Mbak?

Didik Sukarno Hadi
Graha Wahid / Florida D-14
Semarang
didiksh@yahoo.com
(msh/msh)