BBM dan BLT

Jakarta - Masih segar di ingatan kita bagaimana reaksi masyarakat ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Yusuf Kalla (SBY-JK) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai 100% pada Oktober 2005 silam. Berita ini menimbulkan keheranan sekaligus kemarahan masyarkat karena saat itu pemerintahan mereka masih terhitung bulan madu.

Sebuah stasiun televisi bahkan secara khusus membuat program "Gebrakan 100 hari" untuk memantau kinerja mereka. Ternyata itulah gebrakan yang dimaksud.

Hal itu dilatarbelakangi oleh kenaikan harga minyak dunia. Dianggap membebani anggaran subsidi terhadap BBM pun dikurangi secara signifikan. Sebab selepas pemerintahan orde baru pemerintah berupaya untuk tidak menggantungkan APBN kepada hutang luar negeri. Saat itu (dan saat ini) yang menjadi pembelaan pemerintah adalah bahwa menyubsidi BBM sesungguhnya adalah menyubsidi orang kaya. Karena yang membeli BBM adalah orang yang mempunyai kendaraan pribadi.

Maka untuk menyubsidi orang yang tepat dipilihlah cara memberikan uang tunai secara langsung kepada masyarakat yang tergolong miskin. Atau yang lebih kita kenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Seperti cantik, miskin pun ternyata relatif dan kategorinya pun jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Dengan konsep masih mengambang program itu tetap dilaksanakan. Akibatnya sudah dapat kita duga.

Menurut pemantauan yang dilakukan oleh 56 perguruan tinggi dan lima organisasi mandiri dari Oktober sampai Desember 2005 efektivitas BLT hanya mencapai 54,9%. Lalu pada tahun 2007 program ini pun dihentikan sama sekali tanpa penggantian program yang jelas.

Sekarang pemerintah kembali akan menaikkan harga BBM sebanyak 30% dan menggunakan BLT sebagai instrumen pemerataan. Pertanyaannya apakah mereka sudah siap kali ini? Kalau itu saja sudah mantap sudah patut kita syukuri. Tapi, rupanya masih ada embel-embel "kartu pintar".

Subsidi BBM = Subsidi Orang Kaya?
Perlu didata lebih lanjut berapa sebenarnya pengguna kendaraan pribadi di Indonesia. Tapi, saya langsung merasa tidak setuju terhadap pernyataan ini karena saya langsung terbayang angkot (angkutan kota). Di daerah perkotaan, angkutan kota berupa mobil minibus yang dapat mengangkut sekitar 12-14 orang penumpang banyak sekali dipergunakan masyarakat. Sarana ini digunakan oleh hampir semua lapisan: anak sekolah, karyawan/ti, ibu rumah tangga dan sebagainya.

Setelah kenaikan BBM tahun 2005 tarif untuk jarak terdekat menjadi Rp 1.500 dari sebelumnya Rp 1.000. Kendaraan umum yang lain pun menaikkan tarif mereka dengan tingkat yang bervariasi. Kenaikan tarif ini dinilai memberatkan sampai-sampai banyak pengguna angkot yang beralih ke motor. Karena untuk perjalanan normal penggunaan bahan bakar motor adalah Rp 12.000 untuk tiga hari. Hal itulah yang menjelaskan kenapa kita sering melihat pemandangan angkot kosong (bukan bus kota) dan antrian motor banyak sekali.

Masyarakat yang menempuh cara ini nantinya (saya rasa) tidak akan dikategorikan sebagai masyarakat miskin lagi. Karena mereka sudah punya kendaraan pribadi yaitu motor. Padahal kepemilikan motor itu bukan dilatarbelakangi oleh kenaikan gaji atau promosi.

Tapi, karena didorong oleh keadaan. Selain itu, kenaikan harga BBM tentunya akan kembali menaikkan tarif. Tetapi, kali ini tampaknya skenario seperti di atas tidak akan terulang kembali karena BBM sudah dijatahi menurut jenis kendaraaannya.

Efektivitas BLT
Pengalaman adalah pelajaran yang berharga. Kita sudah punya pengalaman yang sangat baik mengenai bagaimana BLT itu sebenarnya. Masyarakat harus mengantri sangat lama sehingga seringkali terjadi cekcok maupun kericuhan di antara mereka.

Keakuratan data BPS perlu dipertanyakan karena banyaknya masyarakat yang seharusnya mendapat BLT tidak kebagian lantaran tidak terdata. Tidakkah sudah terbukti bahwa efektivitasnya hanya 54,9%? Kenapa pemerintah tidak menempuh cara lain?

Ada cara-cara lain sebetulnya misalnya subsidi pendidikan. Pemerintah dapat menyediakan buku-buku teks bagi siswa-siswi sekolah negeri. Akan tetapi status buku itu adalah dipinjamkan dengan keharusan setiap siswa merawat buku-buku tersebut. Sehingga mereka tidak perlu lagi membeli buku setiap tahun. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Perancis. Hal ini sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Biaya buku teks pelajaran terus naik dari tahun ke tahun dan pihak penerbit setiap tahunnya melakukan revisi. Sehingga buku yang seharusnya dapat dipergunakan kembali jadi tidak terpakai karena anak sekolah umumnya merasa takut atau terganggu jikalau halaman yang mereka baca berbeda dengan halaman yang dibaca oleh guru atau teman mereka. Dengan kata lain penerbit buku di Indonesia mengambil untung terlalu besar dari sektor pendidikan.

Cara lain adalah dengan mensubsidi BBM untuk kendaraaan umum atau hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti yang telah dirumuskan dengan bijaksana oleh founding fathers kita. Subsidi dengan cara seperti ini akan lebih kena sasaran terasa faedahnya olah masyarakat. Ide untuk memasangkan BLT kembali kepada kenaikan BBM tampaknya harus dikaji ulang.

Yovancha Simarmata
Jl Raya Ceger No 41 Rt9/3 Jakarta Timur
yovan@aritonang.web.id
622199023885 (msh/msh)