.webp)
Terselenggaranya pilkada memberikan suatu keuntungan bagi masyarakat sebab masyarakat diberikan alternatif pilihan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya setelah masing-masing kandidat pasangan calon tersebut mengemukakan visi dan misinya. Dalam pelaksanaan pilkada masyarakat akan memilih sosok calon pemimpin yang mereka paham dan kenal betul. Di samping itu calon kepala daerah itu juga dituntut untuk paham betul tentang potensi dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
Dalam kehidupan politik pilkada haruslah dijadikan alat dalam mewujudkan kehidupan politik yang sehat dan bersih. Hakekat meraih kekuasaan dalam kehidupan politik yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung harus disesuaikan dengan makna kehidupan yang demokratis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana diutarakan oleh John Locke dalam buku Contemporary Political Ideologies A Reader bahwa kekuasaan atau kekuatan politik dalam kehidupan demokrasi haruslah didasarkan pada upaya untuk menciptakan kebaikan publik (political power only for the public good).
Apabila kebaikan publik menjadi tujuan dari pasangan calon masyarakat dapat melihat mana calon yang selama proses pilkada lebih mengedepankan moral dan etika publik. Baik terhadap masyarakat maupun perilakunya terhadap kandidat lain.
Potret Muram Pilkada
Potret pelaksanaan pilkada di berbagai daerah saat ini diwarnai oleh berbagai
peristiwa muram. Hal yang paling kecil dapat ditemukan dari pencopotan atau penurunan atribut kampanye kandidat lain oleh masing-masing massa pendukung. Sekiranya hal itu dilakukan dalam masa kampanye maka hal tersebut membuktikan masih belum terwujudnya kedewasaan berpolitik dari kubu pasangan calon tertentu.
Ketidakdewasaan berpolitik juga ditandai dengan terjadinya bentrok fisik antar massa pendukung yang berlainan. Peristiwa ini merupakan cerminan dari tidak adanya rasa saling menghormati antar massa pendukung yang berbeda.
Bentrok fisik terkadang tidak hanya terjadi ketika pada saat pawai kendaraan. Namun, juga terjadi ketika berada di luar jadwal pawai atau kampanye. Walaupun kerugian akibat bentrokan ini sangat besar namun pada kenyataannya hal ini terus menerus terjadi di lapangan.
Persoalan bertambah pelik ketika pelaksanaan kampanye juga diikuti dengan adanya berita gelap yang menjelek-jelekan salah satu pasangan calon, berita atau isu tersebut disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menyudutkan posisi pasangan calon lainnya.
Seandainya isu gelap ini terus berlangsung maka wajah pelaksanaan pilkada akan selalu diwarnai oleh fitnah-fitnah yang secara etika politik akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang demokratis.
Mewujudkan kedewasaan berpolitik dan tanggungjawab politik memang suatu hal yang agak sulit. Tetapi, apabila kita ingin mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh lebih baik maka sudah saatnya kita memulai perubahan dari sekarang.
Berani bertanggungjawab merupakan salah satu contoh yang dapat dilakukan. Jarang sekali pihak-pihak yang mau bertanggungjawab atas terjadinya berbagai insiden buruk selama masa kampanye.
Permasalahan-permasalahan politik seputar pelaksanaan pilkada pada umumnya akan memuncak ketika hari pencoblosan dan pada saat penghitungan suara. Sebelum pencoblosan dimulai kita sering mengenal istilah yang disebut dengan 'serangan fajar'. Dengan adanya kejadian serangan fajar menunjukkan bahwa demokrasi di negara kita masih sangat lemah sebab masih banyak masyarakat dan pihak-pihak tertentu yang mau menjual dan membeli demokrasi dengan uang.
Dengan harapan agar sang kandidat terpilih menjadi kepala daerah maka berbagai hal bisa saja dilakukan pasca pencoblosan. Salah satunya dengan manipulasi penghitungan suara di beberapa tempat yang sekiranya luput dari pengawasan pihak lain. Kejadian inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan terhadap hasil penghitungan suara yang telah diumumkan. Sebagai buntutnya adalah terjadi kericuhan dan saling protes atas hasil yang telah diumumkan.
Kedewasaan Berpolitik
Hanya beberapa daerah saja yang pada kenyataannya bisa menyelesaikan keseluruhan rangkaian pilkada tanpa biaya politik yang begitu besar, tanpa harus saling mengerahkan atau menunjukkan kekuatan fisik.
Penyelenggaraan pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, merupakan salah satu contoh penyelenggaraan pilkada yang dapat dijadikan tolak ukur kemajuan kehidupan berdemokrasi.
Dalam pelaksanaan pilkada di Banten dan DKI Jakarta setiap permasalahan yang
terjadi dalam sengketa pelaksanaan dan hasil pilkada ditempuh melalui jalur hukum.
Pengerahan kekuatan diupayakan sekecil mungkin tidak terjadi. Kalaupun ada demonstrasi maka tidak terjadi saling serang antara massa pendukung yang berlawanan, di samping itu ada pihak yang bertanggungjawab sebagai koordinator massa demonstrasi.
Kedewasaan berpolitik begitu tercermin dari adanya ketaatan terhadap hukum dan rasa saling menghormati. Dalam kasus di Banten dan Jakarta pada akhirnya pihak yang kalah dalam sengketa hukum hasil pilkada dengan lapang dada menerima kekalahannya.
Pihak yang dikalahkan, seperti Zulkieflimansyah dan Adang Daradjatun, tidak sungkan-sungkan untuk memberikan ucapan selamat kepada calon yang terpilih menjadi kepala daerah, dan dengan secara terbuka berani menyatakan siap membantu jalan dan suksesnya program pemerintah.
Yusa Djuyandi
Jl H Nimin 3 RT 11/03 No 3
Jakarta Barat
f_yusa@yahoo.com
08179242566
Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
(msh/msh)
