Membangun Citra Dewan

Jakarta - Kasus suap yang menimpa anggota DPR Al Amin Nasution tentu membuat prihatin kita semua. Lagi-lagi lembaga parlemen tercoreng oleh peristiwa ini.

Kasus aliran dana BI ke DPR, aliran dana DKP ke DPR, kosongnya sidang saat paripurna, tidur saat sidang, usulan redisain gedung DPR, renovasi rumah dinas anggota DPR, laptop bagi anggota DPR, pemberian uang legislasi, pemberian mesin faksimili untuk anggota DPR sampai dengan kasus mesum yang menimpa salah satu anggota DPR tentu menjadi sorotan yang negatif bagi lembaga yang seharusnya terhormat ini.

Bagaimanapun juga duduk sebagai anggota dewan perwakilan rakyat berarti mewakili sekian ratus ribu rakyat Indonesia. Di pundak merekalah aspirasi rakyat seharusnya disampaikan kepada pemerintah melalui ketiga fungsi DPR. Sebagai wakil rakyat sudah sepatutnya turut merasakan apa yang kini dirasakan oleh rakyat.

Jika kita menengok saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi, kemiskinan, gizi buruk, pengangguran, dan sebagainya, tentu sense of crisis dari wakil rakyatlah yang harus diketuk untuk memperjuangkan nasib mereka.

Bagaimana seharusnya para anggota DPR berjuang keras untuk membantu menurunkan harga-harga sembako yang kian merangkak (tentu melalui fungsi budgeting-nya), bagaimana dewan perwakilan rakyat ikut membantu mengawasi jalannya pemerintahan.

Apakah sudah benar atau belum (tentu melalui fungsi pengawasannya) dan bagaimana DPR membuat perundang-undangan yang menguntungkan rakyatnya (melalui fungsi legislasinya). Itulah yang dituntut oleh rakyat kepada para wakil rakyatnya di parlemen.

Tapi, kini dengan kasus-kasus negatif yang terjadi secara terus-menerus tentang DPR, image yang berkembang di masyarakat tentang parlemen benar-benar menyedihkan. Bahkan, banyak komentar di internet yang meyuarakan pembubaran parlemen. Mungkin ini merupakan bentuk kekesalan terhadap institusi ini yang kurang memiliki kepedulian terhadap nasib rakyat dan terkesan mementingkan diri sendiri dan golongannya.

Namun, sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang tercantum dalam UUD 45, pembubaran DPR bukanlah perkara yang gampang. Usulan untuk pembubaran bukan sebuah solusi yang tepat. Toh, bagaimanapun juga dewan perwakilan rakat tetap memiliki fungsi dan tugasnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui DPR dan pemerintah ratusan undang-undang yang mengatur hajat hidup orang banyak tercipta. Melalui undang-undang pulalah kehidupan Bangsa Indonesia ini mulai diatur dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang prinsip.

Jika masih banyak produk undang-undang yang belum memenuhi aspirasi masyarakat tentu banyak jalan untuk membenahinya. Bisa dengan cara memberi masukan ke DPR untuk dilakukan revisi ulang sampai dengan melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi terhadap undang-undang tertentu.

Melalui DPR dan pemerintah pula anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dibahas. Bagaimana pemerintah dan parlemen bersama-sama mengelola dan mendistribusikan anggaran untuk departemen dan daerah.

Dengan APBN yang mencapai ratusan triliun tentunya bukan pekerjaan yang mudah bagi DPR dan pemerintah untuk membagi dan mengalokasikan dana tersebut. Meski ada suara-suara miring seperti suap dan calo tentu hal itu merupakan tindakan dari oknum-oknum yang memanfaatkan posisi dan jabatannya.

Melalui DPR pula pemerintah ini bisa dikontrol. Hak-hak yang diberikan konstitusi kepada DPR sepert hak interpelasi, hak angket, dan hak-hak lainnya sebagai sarana mengkontrol pemerintah terbukti mampu mengkontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat.

Meskipun dalam kenyataanya terkadang kontrol dewan masih belum memuaskan masyarakat. Tentu menjadi kewajiban kita semua untuk memberi tekanan yang lebih kepada parlemen.

Meski banyak lembaga swadaya masyarakat, daerah, pengamat, dan berbagai macam masukan tentang jalannya pemerintah, toh, jalur resmi yang diamanatkan konstitusi adalah melalui dewan perwakilan rakyat melalui fungsi kontrolnya. Jika ada masukan dari LSM, daerah, dan masyarakat, jalurnya tetap melalui lembaga ini.

Dari sekian banyak sorotan negatif tentang DPR jika kita amati benar-benar ada saja sebagian anggota dewan yang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar. Banyak juga anggota DPR yang benar-benar menjalankan amanahnya sebagi wakil rakyat dengan tulus. Masih  banyak juga anggota DPR yang mengikuti persidangan sampai larut malam.

Jika ada tindakan-tindakan tercela yang kini menimpa para wakil rakyat kita tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Selain yang bersangkutan, partai politik memiliki tanggung jawab yang besar karena meloloskan oknum masuk ke Senayan. Dan bagi masyarakat inilah momentum bagi kita untuk mendorong lembaga-lembaga seperti KPK untuk terus melebarkan sayapnya. Memastikan korupsi semakin tipis di negeri ini.

Bagi masyarakat, saatnya kita berbagi informasi tentang apa yang dilalukan para wakil rakyat kita. Saatnya kita ikut mengkontrol perilaku dan moral para anggota terhormat ini. Semoga dengan andil kita semua parlemen yang memiliki tugas berat bagi bangsa ini benar-benar mengemban tugasnya dengan benar dan benar-benar menjadi wakil rakyat.

Atur Toto Sulistyanto
Wisma Kodel Lt 2 Jakarta
atur@qchannel.tv
08999990207 (msh/msh)