Mempertanyakan Moralitas Dewan

Jakarta - Lagi-lagi kasus amoral dari anggota DPR dengan perempuan yang disebut bonuslah atau apalah. Tetapi, yang jelas berstatus zina yang merupakan termasuk lima dosa paling besar dalam Islam. Jika pelakunya beragama Islam maka wajib dihukum cambuk delapan puluh kali cambukan (keterangan dalam Al Quran). Jika tidak mungkin gantinya dicambuk di alam pengadilan nanti.

Kasus di atas menambah panjangnya daftar hitam moralitas anggota DPR. Perempuan, sogok menyogok seakan telah menjadi hal yang biasa dan lumrah dilakukan oleh para pejabat. Termasuk anggota dewan yang terhormat. Pertanyaannya benarkan rakyat Indonesia mewakilkan nasibnya atau suaranya pada sosok pribadi seperti ini?

Atau jangan-jangan mereka masuk jadi anggota dewan lewat pintu belakang atau pintu-pintu rahasia lainnya. Bagaimana rakyat Indonesia. Nasibnya tidak berubah jika moralitas wakil mereka bisa dibeli dengan uang, dibeli dengan perempuan, atau dibeli dengan jabatan. Jangan-jangan ketika mereka bersidang memperjuangkan nasib rakyat pada kenyataannya memperjuangkan nasib dan jabatannya sendiri.

Bagaimana bencana demi bencana atau musibah terus menerus menimpa rakyat Indonesia jika para pejebat ternyata tidak sibuk memeperbaiki nasib rakyat. Malah sebaliknya sibuk memikirkan cara mengambil uang rakyat. Bagaimana kasus tsunami Aceh akan selesai, bagaimana kasus lumpur Lapindo akan selesai, dan sederet persoalan-persoalan lain jika mentalitas pejabatnya seperti ini.

Setiap manusia dan segala yang hidup di dunia ini disertai keseimbangan. Jika seorang berbohong pertama kali tidak ketahuan, kedua kali tidak ketahuan, janganlah memiliki keyakinan selamanya tidak ketahuan. Ada hukum Tuhan yang berlaku.

Kasus-kasus di atas seharusnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Saya berharap pemerintah yang berwenang akan hal ini tidak menganggapnya sebagai hal yang biasa.

Instasi-instasi yang mengatasnamakan rakyat seharusnya bersih dari perilaku di atas. Perzinaan, sogok menyogok, minuman keras, atau obat-obatan, dan yang penting kejujuran. Dengan mentalitas seperti itu barulah rakyat benar-benar dapat mempercayakan perubahan nasibnya pada mereka.

Kalau seperti sekarang ini, mendengarkan ceramah presiden saja kebanyakan mereka tidur, atau jarang menghadapi rapat dewan, apa jadinya nasib rakyat Indonesia di tangan pribadi seperti ini. Sekali lagi pemerintah harus bertindak tegas terhadap para pejabat yang memiliki kasus seperti di atas. Wallahu Musta'an.  

Neni Mulyani
Madinah Rihab Kairo
mulya69@yahoo.com
26079071
(msh/msh)