Siapa Bertanggung Jawab Kasus Kelaparan

Jakarta - Miris. Itu adalah kata yang patut kita ucapkan saat mendengar berita seorang ibu yang sedang hamil meningal dunia gara-gara kelaparan. Bayangkan saja, beras 1 kg seharga Rp 5.000 digunakan untuk tiga hari menghidupi keluarga.

Belum lagi kasus kelaparan lainnya seperti yang dialami Aco, seorang balita yang kelaparan dan menderita gizi buruk. Kasus-kasus semacam ini bisa jadi banyak terjadi di Indonesia dan tidak terekspos oleh media massa.

Mungkin di saat sebagian warga hidup dengan segala keterbatasan dan kelaparan, di bagian lain, ada kelompok yang hidup dengan bermewah-mewah. Di saat 1 kg beras dengan harga Rp 5.000 untuk tiga hari, ada sebagian warga atau pejabat kita minum kopi seharga Rp 30.000 atau sekedar makan malam dengan menghabiskan jutaan rupiah. Ironis.

Kasus kelaparan sebenarnya berawal dari kemiskinan yang membelit sebagian warga. Tidak hanya di luar Jawa. Di kota metropolitan seperti Jakarta pun banyak kita jumpai daerah-daerah kemiskinan yang sangat rawan terjadinya kelaparan dan gizi buruk.

Kantong-kantong kemiskinan di Jakarta terjadi akibat adanya urbanisasi yang tidak terbendung sehingga membuat padatnya wilayah. Selain itu, tidak adanya bekal untuk mendapatkan pekerjaan dan banyaknya anggota keluarga yang harus ditanggung menyebabkan mereka hidup dalam kesederhanaan dan kemelaratan. Selain itu, susahnya mencari pekerjaan menyebabkan tingginya angka kriminalitas.

Sementara, untuk daerah-daerah di luar Jakarta, masalah kelaparan dan kemiskinan banyak disebabkan karena daerah tempat tinggal mereka tidak memiliki potensi yang bisa digarap. Apakah ladang, sawah, atau laut sebagai sumber mata pencaharian. Selain itu, mereka tidak memiliki ketrampilan yang memadahi untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Kondisi seperti ini tentunya menyebabkan masyarakat hidup dengan apa adanya. Jika sudah begini, pemenuhan gizi tentu bukan prioritas utama bagi mereka.

Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap masalah kelaparan, gizi buruk, dan kemiskinan ini? Tentu saja pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebab, pemerintah melalui kekuasaannya bisa menggerakkan sumber daya manusia, sumber daya alam,  sumber daya finansial, dan lain-lain sampai dengan perangkat hukumnya untuk mengatasi hal tersebut.

Namun, apakah kita sebagai warga akan tinggal diam melihat ketimpangan ini di masyarakat? Tentu tidak. Jika sampai saat ini pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti ini, kini saatnya partai politik, perusahaan-perusahaan, pemuka agama, dan  segenap elemen masyarakat termasuk media bahu membahu mengatasi ketimpangan ini.

Partai Politik, kini saatnya mereka memperhatikan masyarakat pemilihnya. Jangan hanya memanfaatkan suara mereka saat pemilu tiba, namun amanat yang mereka berikan kepada partai poltik harus diwujudkan dalam bentuk kepedulian atas nasib rakyat.

Tentunya perhatian dan sumbangan para elit politik akan lebih bermanfaat bagi rakyat yang menderita ketimbang memanfaatkan kemiskinan mereka untuk dijual demi kepentingan politik.

Bayangkan, jika saja untuk pembuatan iklan maupun penayangan iklan di televisi dengan tema kemiskinan memakan dana Rp 100 juta. Alangkah bermanfaatknya jika dana itu dimanfaatkan bagi sekian ratus balita yang kurang gizi. Memang, dari segi politik tidak akan memberikan  efek apa pun. Namun, dari segi kemanusiaan tentu merupakan langkah yang luar biasa.

Parusahaan juga memiliki tanggung jawab moral yang besar jika melihat kemiskinan dan kasus kelaparan di daerah sekitarnya. Corporate Social Responsibility bagi perusahaan seharusnya bisa menyentuh hal-hal yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat seperti halnya mengatasi kasus kelaparan.

Jika perusahaan meraup untung yang besar dari masyarakat, seharusnya perusahaan juga memiliki kewajiban moral untuk mensejahterakan warga. Toh, kemakmuran warga sekitar akan memberi dampak yang besar pula bagi perusahaan.

Pemuka agama, melalui seruan-seruan moral kepada umat diharapkan memberikan pencerahan kepada si kaya untuk lebih perduli lagi pada si miskin. Bukankah, manusia akan bermanfaat jika kehadiran dirinya juga membawa manfaat terhadap orang lain.

RT/RW, seharunya menjadi ujung tombak untuk mengatasi kasus kelaparan ini. Para pemimpin di tingkat bawah seharusnya mengetahui benar apa yang terjadi di wilayahnya. Jika ada kasus-kasus kelaparan seperti ini, RT/RW seharusnya bergerak untuk mengatasinya. Tentunya dengan merangkul semua pihak.

Media sebagai alat dalam menyampaikan informasi juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan pemberitaannya seputar kemiskinan dan kakus-kasus kelaparan. Dengan adanya pemberitaan masalah tersebut, tentunya merupakan cambuk bagi pemerintah daerah untuk membenahi kondisi sosial wilayahnya.

Melalui media pula, bisa dikumpulkan bermacam-macam bantuan seperti Pundi Amal, Dompet Peduli, dan lain-lain yang intinya menyampaikan sumbangan-sumbangan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Jika ini berjalan dengan baik tentu kasus-kasus kelaparan maupun gizi buruk bisa sedikit teratasi. Selain itu, peran serta masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus seperti ini kepada pihak-pihak terkait sangat bermanfaat agar tidak menimbulkan kejadian yang fatal.

Jadi, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab mengatasi masalah ini. Jawabannya adalah kita semua. Pemerintah yang memegang amanat rakyat harus didukung dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dengan semangat kepedulian sesama manusia sebenarnya masalah-masalah kelaparan bisa diatasi.

Atur Toto Sulistyanto
Wisma Kodel Lt 2 Jakarta
atur@qchannel.tv
08999990207 (msh/msh)